“Kalau mau harus pakai LNG, harganya mahal. Harus dicairkan dulu, lalu dibawa pakai kapal, diubah lagi jadi gas. Biayanya dobel-dobel, mungkin sampai Indonesia barat harganya dua kali lipat,” jelasnya.
Komaidi menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan gas dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Ia mencontohkan pembangunan jaringan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) yang membantu menghubungkan jaringan gas di Jawa bagian barat hingga Jawa Timur.
Namun, menurut dia, pengembangan jaringan gas masih membutuhkan dukungan pemerintah, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya konsumen yang mampu menyerap gas tersebut.
“Pemerintah harus memastikan gasnya lewat mana. Lalu setelah produksi, pemerintah harus menjamin ada yang menyerap. Pabrik-pabrik disiapkan di sekitar pipa,” katanya.
Ia juga menyoroti pengembangan jaringan gas rumah tangga yang menghadapi tantangan investasi. Volume konsumsi rumah tangga relatif kecil dibandingkan industri, sedangkan pembangunan jaringan distribusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, dukungan pemerintah diperlukan agar pengembangan jaringan gas rumah tangga dapat berjalan.
Pandangan Komaidi tersebut menyoroti bahwa pengurangan ekspor gas perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat infrastruktur distribusi dalam negeri. Dengan begitu, gas yang tersedia dapat disalurkan secara lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik. (lta/faz)
NOW ON AIR SSFM 100

