Program penyelenggaraan pemberantasan buta aksara atau buta huruf, apapun bentuknya, tidak dapat berdiri sendiri. Harus berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika tidak, maka program tersebut tidak akan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
“Ambil contoh program pembelajaran dikalangan anak-anak jalanan seperti di terminal Joyoboyo. Mereka itu setiap hari mencari uang dengan mengamen. Kalau mereka ikut program belajar, maka akan muncul pertanyaan: yang memberi uang untuk hari ini siapa?” kata Diah Litasari Ketua Gerakan Anak Indonesia Membaca.
Artinya, anak-anak peserta program pembelajaran itu, akan berpikir dua kali jika diajak latihan belajar membaca dan menulis. Karena dalam kesehariannya mereka dapat mencari uang melalui mengamen, tanpa beban harus bisa membaca atau menulis.
“Meskipun tidak bisa membaca tapi mampu cari uang, untuk penghasilan diri sendiri. Lalu apa gunanya harus belajar membaca dan menulis? Ini kan harus dicarikan solusinya. Inilah menurut saya, mengapa program-program itu harus berkelanjutan,” kata Diah.
Seharusnya, lanjut Diah Litasari, penyelenggaraan program-program pembelajaran dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan buta huruf atau buta aksara itu juga berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga tidak merugikan pesertanya.
Paling tidak, kata Diah Litasari, program-program pembelajaran itu harus dapat menambah nilai ekonomi bagi para pesertanya. “Karena program ini justru diutamakan bagi mereka yang secara ekonomi sudah punya penghasilan sendiri. Mereka berpikir percuma saja jika ikut program pembelajaran tapi tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi,” tegas Diah Litasari pada suarasurabaya.net, Senin (8/9/2014).
Oleh karena itu, Diah Litasari yang juga founder Kubaca, menegaskan pemerintah perlu terus menerus melakukan upgrade pada program-program pmbelajaran dalam kaitannya dengan pemberantasan buta aksara ini, agar tidak sia-sia dan tidak memberikan banyak manfaat.(tok/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
