Timpang Siur Alokasi Vaksin di Jawa Timur

Awal Agustus lalu Jawa Timur sempat mengalami kekosongan vaksin untuk suntikan dosis kedua. Pemprov Jatim saat itu menyatakan, kekosongan itu terjadi karena stok vaksin dari pemerintah pusat memang kurang.

Jumlah vaksin yang diterima Pemprov Jatim lewat Dinas Kesehatan disebut-sebut jauh lebih sedikit dari jumlah kebutuhan untuk memenuhi vaksinasi dosis kedua bagi masyarakat Jatim.

Sekarang, ketersediaan vaksin itu ada, meski belum terlalu banyak. Pada 16 Agustus lalu, lima juta dosis tambahan Vaksin Sinovac tiba di Indonesia, menambah jumlah dosis yang sudah ada.

Dengan adanya tambahan vaksin itu, total vaksin Covid-19 yang sudah ada di Indonesia sebanyak 190 juta dosis. Antara lain terdiri dari 45,3 juta dosis jadi, dan 144,7 juta bahan baku.

Pertanyaannya, bagaimana pemerintah menentukan alokasi vaksin untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia? Apakah ada pertimbangan khusus sehingga sejumlah daerah jadi prioritas?

Dokter Windhu Purnomo Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya mengatakan, vaksin yang tersedia di Indonesia saat ini memang terbatas. Baru sekitar 1/3 dari total kebutuhan.

Karena itulah, kata Windhu, Kementerian Kesehatan menerapkan prioritas alokasi dan distribusi vaksin untuk daerah tertentu.

“Jadi daerah yang tingkat risikonya tinggi, misalnya dilihat dari positivity rate-nya, lebih dulu digelontor vaksin. Memang seperti itu. Kalau daerah yang hijau digelontor vaksin, buat apa?” Kata Windhu kepada suarasurabaya.net, Sabtu (21/8/2021).

Dia bilang, seharusnya daerah yang termasuk dalam kategori zona merah risiko Covid-19 atau berisiko tinggi penularan lah yang menjadi prioritas alokasi atau distribusi vaksin.

“Kalau ternyata ada daerah yang risiko tinggi dan seharusnya menjadi prioritas, tapi alokasi vaksinnya lebih sedikit dari daerah yang risiko sedang, itu harus dikritik,” ujarnya.

Berdasarkan ukuran prioritas yang dijelaskan Windhu, suarasurabaya.net mencoba membandingkan alokasi vaksin untuk kabupaten/kota di Jatim dari data Vaksin Kemkes di situs ini.

Dengan ukuran risiko penularan baik berdasarkan status zonasi risiko Covid-19 maupun level PPKM Mikro, ada sejumlah daerah di Jatim yang bisa dikatakan layak jadi prioritas vaksin.

Antara lain Sidoarjo, Tulungagung, Lumajang, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Blitar. Sembilan daerah itu selain zona merah risiko Covid-19 juga PPKM Level 4.

Surabaya, sebagai ibukota provinsi menjadi daerah yang terbanyak menerima dosis vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat. Sampai Minggu (22/8/2021) kemarin, totalnya sudah lebih dari 2,3 juta dosis.

Wajar. Selain karena jumlah penduduk di Surabaya terbanyak di Jatim (2,8 juta jiwa/hasil sensus penduduk 2020—BPS), kemampuan vaksinasi di Surabaya juga memadai. Terbukti penyuntikan vaksin sampai Minggu (22/8/2021) kemarin sudah lebih dari 2,2 juta dosis.

Bila mengacu pada prioritas alokasi vaksin yang disampaikan Windhu dengan menimbang jumlah penduduk, seharusnya Kabupaten Malang (2,6 juta jiwa) jadi daerah kedua terbanyak alokasi vaksin Covid-19.

Setelah Kabupaten Malang, seharusnya diikuti Kabupaten Sidoarjo (2,08 juta jiwa), lalu Kabupaten Blitar (1,2 juta jiwa), dan seterusnya. Tapi ternyata, ukuran prioritas ini tidak berlaku.

Setelah Surabaya, daerah terbanyak yang menerima vaksin Covid-19 di Jawa Timur sampai Minggu kemarin adalah Kabupaten Jombang. Jumlahnya mencapai 956.980 dosis vaksin.

Jumlah itu lebih tinggi dari vaksin yang diterima Sidoarjo, yakni 804.520 dosis, dan bahkan jauh lebih banyak dari vaksin yang diterima Kabupaten Malang yang hanya 304.730 dosis.

Padahal, meski jumlah penduduk di Kabupaten Jombang cukup banyak (1,3 juta jiwa), tingkat risiko penularan di Kota Santri itu sedang atau zona oranye dan terkategori daerah PPKM level 3.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih gamblang. Kita perlu menengok langsung bagaimana sebenarnya standar penentuan alokasi vaksin untuk setiap kabupaten/kota oleh pemerintah pusat.

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi yang menjelaskan soal mekanisme pengalokasian vaksin itu.

Pada Bab II huruf B dijelaskan, pemerintah melakukan pendataan sasaran vaksinasi setiap daerah dengan cara top-down (dari atas/pemerintah pusat ke bawah/pemerintah daerah) melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

Ada pun sumber Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 itu berasal dari Kementerian/Lembaga terkait atau sumber lainnya meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat tempat tinggal.

Melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 itulah pemerintah menyaring data sehingga didapat sasaran kelompok penerima vaksin Covid-19 sesuai kriteria yang ditetapkan.

Sedangkan untuk penentuan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin, yang mempertimbangkan adalah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Penetapan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu akan menjadi dasar penentuan alokasi serta distribusi vaksin dan logistik vaksinasi dengan juga mempertimbangkan cadangan sesuai kebutuhan.

Penjelasan tentang alokasi vaksin dalam Keputusan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan itu ternyata tidak bisa memberikan jawaban gamblang. Kecuali, soal peran penting KCP-PEN dalam fungsi pertimbangan alokasi vaksin Covid-19.

Dokter Windhu Purnomo sebagai salah satu epidemiolog yang cukup sering dimintai pertimbangan oleh pemerintah soal penanganan Covid-19 menegaskan, kita tidak bisa menyimpulkan sedang terjadi ketimpangan alokasi vaksin di Indonesia.

“Selama pencatatan dan pelaporan data vaksinnya belum pas, tidak bisa kita melihat terjadinya ketimpangan distribusi vaksin untuk setiap daerah,” ujarnya.

Pernyataan Windhu itu terkait pelaporan data vaksin Covid-19 di Indonesia yang menurutnya selegenje, sejak banyaknya pihak selain Dinkes yang terlibat dalam penyelenggaraan vaksinasi di berbagai daerah.(den)