Rabu, 29 Juni 2022

CIPS: Indonesia Perlu Reformasi Kebijakan Pertanian Cegah Krisis Pangan

Laporan oleh Wildan Pratama
Bagikan
Petani menyiapkan bibit padi untuk ditanam di Desa Teja Timur, Pamekasan, Jawa Timur. Foto: Antara

Lembaga penelitian Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan pertanian secara menyeluruh dan mendesak untuk mencegah terjadinya krisis pangan.

Menurut Felippa Ann Amanta Kepala Penelitian CIPS mengatakan potensi terjadinya krisis pangan karena disebabkan oleh konflik geopolitik global serta ancaman perubahan iklim serta permasalahan produktivitas.

“Diperlukan pemahaman dari semua pihak kalau sistem pangan itu kompleks, terdiri atas produksi, distribusi, rantai pasok, dan juga perdagangan internasional. Membenahi salah satu saja tidak akan cukup karena semuanya saling menopang,” kata Felippa Ann Amanta Kepala Penelitian CIPS di Jakarta, Jumat (24/6/2022) melansir Antara.

Sebagai informasi, Global Food Security Index 2021 menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 113 negara.

Indeks tersebut menunjukkan Indonesia berada di dalam kategori Sumber Daya Alam dan Ketahanan, yang memiliki kerentanan terhadap risiko sumber daya alam, perubahan iklim, dan adaptasi terhadap risiko-risiko tersebut.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-54 dalam kategori Keterjangkauan dan peringkat ke-95 dalam kategori Kualitas dan Keamanan.

Felippa melanjutkan, peringkat-peringkat tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pertanian yang sudah dijalankan perlu dievaluasi dan diadaptasi supaya bisa menjawab tantangan dari risiko-risiko yang ada.

Menurutnya, swasembada yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian, sudah tidak relevan untuk Indonesia.

“Terus bertambahnya jumlah populasi dan terus berkurangnya luas lahan pertanian akan berdampak pada penyediaan pangan bagi ratusan juta penduduk. Kita perlu memanfaatkan keterbatasan yang ada dengan metode yang lebih efisien dan tidak membahayakan lingkungan,” kata Felippa.

Felipe menambahkan bahwa kebijakan pertanian perlu diarahkan pada intensifikasi yang fokus pada pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan menggunakan input pertanian berkualitas.

Kebijakan ini dapat mendukung sistem pertanian berkelanjutan dengan memastikan lingkungan bisa terus memberikan manfaat kepada manusia, dengan cara-cara yang aman.

Aditya Alta salah satu Peneliti CIPS menyebut usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura mendesak untuk dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Tanah Air.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura diharapkan juga bisa meningkatkan daya saing pertanian nasional.

Statistik menunjukkan produktivitas padi, kedelai dan bawang merah cenderung mendatar dalam beberapa tahun terakhir dengan masing-masing di angka 5 ton gabah kering giling per hektare , 1,5 ton biji kedelai kering per hektare,dan 10 ton bawang per hektare.

CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses petani terhadap pupuk, penanganan serangan hama atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.

Selain itu, Aditya mengatakan peningkatan produktivitas juga dapat dilakukan melalui perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi.

Kemudian penggunaan modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.

Dia mengatakan ketimpangan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) antara wilayah Jawa dan luar Jawa juga merupakan isu yang penting untuk diselesaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas nasional.(ant/wld)

Berita Terkait

Surabaya
Rabu, 29 Juni 2022
25o
Kurs