Ketua Komisi C DPRD Surabaya Usulkan Sistem Parkir Prabayar

Baktiono Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya menyebut masalah parkir di di Kota Pahlawan, khususnya parkir di tepi jalan, merupakan hal klasik.

Baktiono mengakui, parkir di tepi jalan memang banyak celah kebocoran hingga celah kritikan masyarakat. Baktiono menyebut sistem parkir di Surabaya memang harus diubah.

“Karena sejatinya parkir itu tidak boleh di tepi jalan umum. Kalau berhenti sementara, boleh. Di luar negeri pun seperti itu. Maka parkir itu harus di luar tepi jalan umum, itu yang paling ideal dan efektif,” kata Baktiono ketika mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis (4/1/2024).

Baktiono mengakui bahwa Indonesia memang berbeda dengan luar negeri. Sejumlah negara di luar negeri, termasuk di Eropa, sistem transportasinya berbasis massal. Sedangkan masyarakat Indonesia bergerak dengan kendaraan pribadi.

Kemudian Baktiono mengomentari instruksi Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meningkatkan pengawasan parkir liar, guna mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lagi di tahun 2024.

“Kebocoran itu ada memang yang tidak ditarik, ada yang memang ditarik tapi targetnya tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai (adalah) ada yang diberi karcis dan ada yang tidak. Ada masyarakat yang tidak diberi karcis, yang penting saat parkir diatur, waktu pulang juga diatur, dan kendarannya aman. Saat ini warga masyarakat seperti itu,” jabarnya.

Baktiono menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejatinya sudah menyedkakan transportasi masal seperti Bus Trans Semanggi hingga feeder Wirawiri Suroboyo. Hanya saja masyarakat belum beralih sepenuhnya ke tranportasi umum.

“Kalau mau mengubah, harus diberikan pembanding. Seperti memperbanyak angkutan massal atau lahan parkirnya off street, tidak di jalan umum. Itu baru bisa terdeteksi berapa jumlah kendaraan yang parkir,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baktiono mengusulkan sistem membership untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Dengan menjadi member, masyarakat dapat mengakses transportasi umum selama sebulan penuh, dengan nilai yang jauh lebih murah daripada pengeluaran bulanan mereka untuk bahan bakar kendaraan pribadi.

Selain itu, Baktiono juga menawarkan sistem parkir prabayar. Jika saat ini juru parkir memberi tiket ke pengendara, maka harus dibalik, pemilik kendaraan yang yang memberikan tiket ke juru parkir.

Dengan sistem ini pendapatan parkir bisa terdeteksi. Sebab uang masuk terlebih dahulu karena masyarakat harus membeli voucher atau tiket parkir prabayar itu.

“Beli di mana, bisa di minimarket, atau di juru parkir langsung. Jadi Pemkot memberikan fee ke juru parkir berdasarkan berapa tiket yang dikumpulkan. Fee-nya harus ditingkatkan. Kalau sekarang 20 persen, dinaikkan menjadi 30 persen,” jelasnya.

Dalam tiket prabayar itu, lanjut Baktiono, tertera nomor polisi kendaraan, hingga asuransinya. Baktiono menambahkan, sistem ini bisa diuji coba ke beberapa spot parkir terlebih dulu. “Sekarang tergantung pemerintah kota dan dinasnya. Sebab mereka adalah eksekutor,” terangnya. (saf/ipg)