Ia mengingatkan, loyalitas aparat seharusnya diberikan kepada negara dan konstitusi, bukan kepada individu maupun kelompok yang sedang memegang kekuasaan.
“Pertanyaan pentingnya adalah kepada siapa loyalitas aparat diberikan? Kepada negara dan konstitusi atau kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu? Sejarah tampaknya belum benar-benar menjadi pelajaran,” ujarnya.
Bambang menilai, sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran tentang bahaya ketika alat negara terlalu jauh masuk dalam kepentingan politik. Pada era Orde Baru, melalui doktrin dwifungsi ABRI, militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga terlibat dalam berbagai sektor politik dan pemerintahan.
“Akibatnya, ruang oposisi dan kebebasan demokrasi semakin terbatas,” tegasnya.
Ia mengatakan, reformasi 1998 seharusnya menjadi titik balik untuk mengakhiri praktik tersebut, seiring dengan adanya pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan Dwifungsi ABRI yang menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan institusi negara ke fungsi konstitusionalnya.
NOW ON AIR SSFM 100

