Dasco Minta Komisi III DPR Pantau Berkala Penanganan Kasus Penyadapan Ilegal
Jumat, 6 November 2026 | 21:59 WIB
Bambang DH Mantan Wali Kota Surabaya periode 2002-2010 dan Anggota DPR RI 2019-2024. Foto: Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya
Padahal, lanjut dia, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas mengatur netralitas kepolisian dalam kehidupan politik. Prinsip tersebut juga merupakan bagian dari semangat Reformasi melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.
“Artinya, aparat negara harus berdiri di atas semua kepentingan politik,” pungkasnya. (ris/fia/saf)