Batalkan Program Identitas Digital, PM Baru Inggris Akan Fokus Perbaikan Biaya Hidup Warga

Rencana identitas digital sebelumnya diperkenalkan Sir Keir Starmer Perdana Menteri saat ini, menjelang konferensi Partai Buruh tahun lalu. Saat itu, pemerintah menilai identitas digital wajib bagi pekerja dapat membantu menekan praktik kerja ilegal oleh imigran sekaligus memodernisasi layanan negara.

Selain untuk menangani imigrasi ilegal, sistem identitas digital juga disebut dapat memudahkan warga membuktikan identitas saat mengakses layanan publik, tanpa harus mencari dokumen seperti tagihan utilitas.

Namun, program tersebut menuai penolakan. Pada Januari, setelah hampir tiga juta orang menandatangani petisi parlemen yang menolak identitas digital, pemerintah mengubah pendekatan dari wajib menjadi sukarela.

Dalam skema sukarela itu, identitas digital disebut dapat digunakan untuk berbagai layanan, mulai dari pengelolaan pengasuhan anak hingga pengisian laporan pajak melalui satu aplikasi.

Dame Karen Bradley Ketua Komite Urusan Dalam Negeri Inggris sempat menilai pemerintah benar memperkenalkan identitas digital, tetapi gagal dalam peluncurannya.