Pada Maret 2026, jumlahnya mencapai 18,01 juta rumah tangga atau 24,03 persen. Angka itu turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 18,77 juta rumah tangga atau 25,33 persen. “Jadi baik backlog 1 maupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan,” kata Amalia.
Tapi, meski sama-sama menurun, Amalia menyoroti backlog kelayakhunian yang jumlahnya masih hampir dua kali lipat dibandingkan backlog kepemilikan rumah. Menurutnya, data itu menunjukkan persoalan rumah layak huni masih menjadi tantangan besar dan perlu ditangani lebih cepat.
Karena itu, langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menaikkan target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 45 ribu menjadi 400 ribu dinilai sejalan dengan kondisi yang tergambar dalam data BPS.
Lebih lanjut, Kementerian PKP juga menggandeng BPS untuk memperkuat tata kelola Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan sesuai kondisi lapangan.
Maruarar Sirait Menteri PKP sebelumnya menegaskan, kebijakan perumahan harus dibangun berdasarkan data yang kuat supaya program pemerintah lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel. (ant/bil/ipg)

NOW ON AIR SSFM 100

