Bright Institute Minta Pemerintah Rem Belanja BGN yang Dianggap Pemborosan

Lembaga kajian Bright Institute meminta pemerintah mengerem Badan Gizi Nasional (BGN), yang dinilai pemborosan. Muhammad Andri Perdana Direktur Riset Bright Institute menilai, program MBG tidak memberikan efek ekonomi yang nyata di masyarakat.

“Jujur saja yang disebut MBG, siapa pun menyaksikan dari lembaga-lembaga internasioal. Itu disebut kalau kemarin oleh salah satu mutual fund internasional, bahwa ini kebijakan yang populis, tapi tidak diketahui seberapa besar ini dampaknya mendorong konsumsi kita,” ujar Andri kepada suarasurabaya.net, Minggu (19/4/2026).

Katanya, upaya penghematan yang digadang-gadang pemerintah tidak terlalu terlihat efeknya, lantaran dari sisi belanja pada program Makan Bergisi Gratis (MBG) yang dikelola BGN, justru terus digas.

“Mengapa ketika pendapatan kita turun, tidak mencapai target, belanja kita malah makin digas. Sebagaimana kita tahu belanja-belanja ini dipandan memang tidak produktif dan memberikan dampak dampak yang fundamental mengubah struktural terhadap perekonomian kita,” katanya.

Andri mengatakan, salah satu alasan kondisi fiskal Indonesia dipertanyakan oleh investor dan lembaga internasional, yakni karena tidak seimbangnya pendapatan dan belanja. Apalagi, belanja yang dilakukan dinilai tidak tepat sasaran.

“Sebagaimana kalau di kuartal 4 2025 kemarin, konsumsi kita tidak bisa dipungkiri adanya perlambatan dari daya beli masyarakat itu tidak bisa dipungkiri, dari sana bagaimanapun pemerintah menarasikan sebaliknya. Itu yang kalau kita bilang mengapa fiskal kita tidak bisa dibilang kredibel, selama kita tidak berani untuk menyetop belanja kita yang harusnya bisa disetop seperti itu.” ujarnya.

Sementara kontroversi BGN belakangan juga tidak ketinggalan disorot. Hal ini bisa jadi sentimen negatif, karena menunjukkan ketidakdisiplinan pengelolaan fiskal.

“Yang lebih di khawatirkan karena anggaran ini tampak bisa besok-besok tiba-tiba ada lagi yang baru seperti itu. Itu ya tidak disiplin kalau seperti itu. Besok ada lagi, terus besok tiba-tiba ada pengumuman lagi. Salah satu tindakan yang sama sekali tidak meyakinkan orang bahwa Indonesia ini punya kedisiplinan fiskal. Ini memberi sinyal bahwa ya Indonesia sama sekali tidak disiplin fiskalnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, belakangan penggunaan anggaran MBG oleh BGN tengah disorot publik. Mulai dari pengadaan paket semir dan sikat sepatu yang diklaim sebagai kebutuhan pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tahun 2025, yang mencapai Rp1,52 miliar.

Ada juga penggunaan jasa event organizer (EO) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yang menelan anggaran sekitar Rp113 miliar. Lalu pengadaan pengadaan sepeda motor listrik masuk dalam anggaran tahun 2025 sebanyak 21.800 unit.

Meski begitu, Dadan Hindayana Kepala BGN mengeklaim penggunaan anggaran negara untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, setiap pengadaan selalu lewat mekanisme berlapis, melibatkan berbagai lembaga untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.(lea/bil/iss)