DPR Dorong KPI ASN Diperketat, Guru Besar UI: Masalahnya Ada pada Implementasi

KPI Sektor Publik Tak Sama dengan Sektor Swasta

Eko mengingatkan bahwa mengukur kinerja ASN tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan sektor swasta. Jika di perusahaan target individu bisa berupa jumlah produk atau nilai penjualan harian yang berkonsekuensi langsung pada insentif maupun sanksi, kinerja di sektor publik bersifat lintas sektor dan sering kali tidak tangible.

“Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan hasil pekerjaan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tidak hanya satu instansi,” ucapnya. Meski begitu, ia menegaskan target-target besar semacam itu tetap bisa diturunkan menjadi indikator aktivitas pada level individu, asalkan terhubung secara jelas dengan ukuran kinerja unit, instansi, hingga target nasional.

Eko turut mengusulkan agar penilaian kinerja instansi tidak hanya bertumpu pada evaluasi internal, tetapi juga melibatkan lembaga independen yang kredibel untuk menjaga objektivitas, dengan survei kepuasan masyarakat yang disertai data empiris dari sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Selain soal teknis, Eko menyoroti rendahnya public service motivation, penghasilan ASN yang relatif kecil, serta tingginya politisasi birokrasi. “Pegawai merasa bekerja atau tidak bekerja akan menghasilkan hal yang sama. Tidak terdapat etos kerja yang dapat tumbuh dengan baik,” katanya, menambahkan bahwa kondisi ini turut menekan ASN yang berintegritas.

Belajar dari Jawa Timur dan Surabaya

Di tengah sederet persoalan tersebut, Eko menyebut sejumlah daerah yang menurutnya berhasil menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi bukan hal mustahil. Ia menyebut Jawa Timur, beserta kabupaten dan kotanya, sebagai salah satu wilayah terbaik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang tecermin dari banyaknya program inovasi pelayanan publik yang meraih penghargaan pemerintah pusat, penilaian yang ia ketahui langsung karena pernah menjadi juri kompetisi inovasi pelayanan publik dan indeks meritokrasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.