Sekolah Pastikan Murid Korban Dugaan Keracunan MBG Tetap Dipantau Sepulang dari RS
Senin, 11 Mei 2026 | 20:40 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya akan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat mengevaluasi total pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai 200 siswa keracunan kemarin, Senin (11/5/2026).
Syaifuddin Zuhri Ketua DPRD Surabaya menyebut, program MBG harus tetap berjalan, tapi wajib evaluasi pengawasan dan standar higienitas makanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Peristiwa keracunan kemarin menurutnya alarm seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, khususnya dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kalau melihat situasi sekarang, MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali,” kata Ipuk, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya tidak cukup memastikan makanan tidak basi, tapi harus memenuhi standar higienitas, kandungan bahan makanan, hingga proses pengolahan dan distribusi.
“SOP-nya mungkin hanya melihat basi atau tidak. Nah bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Apakah makanan itu benar-benar aman, tidak beracun atau tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan keracunan, ini yang harus dipastikan,” bebernya.
Ia menilai kejadian keracunan yang terus berulang akan menimbulkan trauma bagi orang tua dan anak.
“Kalau ini berulang, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi MBG. Padahal program ini tujuannya baik untuk pemenuhan gizi anak-anak,” tegasnya.
Di sisi penanganan kedaruratan, ia mengapresiasi respons cepat tenaga kesehatan untuk menangani keluhan siswa.
“Saya lihat respon cepat sudah dilakukan ketika ditemukan banyak siswa mengalami muntah. Ini menjadi catatan penting agar SPPG segera melakukan pembenahan atas kelayakan makanan anak-anak,” katanya.
Menindaklanjuti kejadian kemarin, DPRD Surabaya memastikan akan mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak-pihak terkait, membahas secara mendalam penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan MBG di Surabaya.
“Nanti teman-teman di Komisi D akan kami dorong melakukan hearing dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana ini bisa terjadi dan memastikan kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali di Kota Surabaya,” ujar Ipuk.
Terpisah, Imam Syafi’i Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya membenarkan hearing akan digelar besok, Rabu (13/5/2026).
Selain SPPG, sejumlah dinas terkait yang bisa bertindak sebagai pengawas program di sekolah akan dipanggil.
“Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya,” jelasnya.
Ia menyampaikan hearing akan meminta keterangan dugaan penyebab keracunan dan solusi agar peristiwa tidak berulang.
“Komisi D sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Ini korban keracunan mbg terbesar di surabaya. Kami akan mengundang pihak terkait untuk mengetahui penyebab keracunan sekaligus mencari solusi supaya tidak terjadi lagi ke depannya,” tutupnya. (lta/iss/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
