Forum Ulama Nahdliyin Evaluasi Kepemimpinan PBNU Jelang Muktamar

Forum Ulama Nahdliyin (FUN) menggelar halaqah untuk mengevaluasi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (26/8/2026), sehari menjelang Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Halaqah yang berlangsung di Aula Universitas Darul Ulum itu diikuti ratusan kiai pengasuh pondok pesantren, tokoh NU, pengurus badan otonom, serta warga Nahdliyin. Forum membahas berbagai kritik, koreksi, dan masukan terhadap kepemimpinan PBNU saat ini serta harapan untuk periode berikutnya.

K.H. Mujib Qulyubi Ketua FUN mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar untuk melakukan perenungan sekaligus evaluasi terhadap kepemimpinan PBNU.

“Sebagaimana bunyi hadis Nabi SAW, apabila melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaan, jika tidak bisa, maka dengan lisan. Jika tidak bisa, maka selemah-lemahnya iman adalah dengan hati,” ujar Mujib seperti dilaporkan Antara.

Menurut Mujib, sejumlah peserta menilai dinamika internal NU perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia juga menyinggung pengunduran diri K.H. Burhanudin Umar Rais Syuriyah PWNU Provinsi Gorontalo.

“Rais Syuriyah PWNU Provinsi Gorontalo dr. K.H. Burhanudin Umar, karena tidak kuat melihat pertengkaran elite-elite kita, maka mengundurkan diri sebagai Rais Syuriyah. Mudah-mudahan sekecil apa pun ikhtiar kita, semoga upaya NU kultural kita ini dicatat sebagai bagian dari perjuangan tersebut,” ujarnya.

Andi Najmi Fuadi Tokoh NU mengatakan halaqah tersebut secara khusus menjadi ruang refleksi kepemimpinan PBNU. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi masukan bagi peserta Muktamar Ke-35 NU.

Kritik terhadap kepemimpinan PBNU juga disampaikan K.H. Anis Maftuhin Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga. Ia meminta peserta muktamar mempertimbangkan aspek kepercayaan dan kemaslahatan dalam menentukan pilihan.

“Pemimpin sekarang la qowiyyan walaa amiinan (tidak kuat dan tidak dapat dipercaya). Jangan dipilih kembali,” ujar Anis.

Anis turut menyampaikan kekhawatiran terhadap dinamika menjelang muktamar. Ia menyinggung adanya tudingan mengenai penculikan dan karantina peserta yang menurutnya perlu mendapat perhatian.

“Ada tiga L dari PBNU hari ini: luntur keulamaannya, luntur tradisi tabayun, luntur ri’ayatul ummah. PBNU hari ini lemah manajerialnya dan tidak membuat maslahat,” katanya.

Menurut Anis, kegiatan keagamaan warga Nahdliyin di tingkat akar rumput tetap berjalan. Namun, ia menilai situasi menjelang muktamar memperlihatkan ketegangan dan pengondisian yang perlu dicermati.

Ia juga mengkritik arah kaderisasi NU yang menurutnya berpotensi lebih berorientasi pada penguatan kekuasaan dan jabatan di birokrasi.

“Di bawah ada paradoks. Kaderisasi sekarang untuk menguatkan kekuasaan atau jabatan di birokrasi. Karena itu tugas bersama menitipkan aspirasi kepada muktamirin untuk memberi maslahat bagi Nahdliyin. Ikhtilaf itu harus menjadi rahmat dan perang gagasan,” ujarnya.

Sementara itu, K.H. Khariri Makmun Pengasuh Pondok Pesantren Algebra Bogor mendorong NU kembali memperkuat perhatian terhadap kondisi masyarakat dan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah.

“NU bersama masyarakat, terutama di hari-hari sulit sekarang ini. Teman-teman di bawah berharap NU fokus melihat kondisi di masyarakat, kemudian didialogkan pada pemerintah. Zaman Gus Dur, K.H. Hasyim Muzadi, hingga Kiai Said melakukan itu,” katanya.

Khariri turut menyoroti sejumlah dinamika internal PBNU, termasuk pembekuan program kaderisasi dan status sejumlah surat keputusan menjelang muktamar. Ia juga menyampaikan kritik mengenai isu kerja sama dengan pihak asing yang menurutnya perlu menjadi perhatian organisasi.

Kritik lainnya datang dari K.H. Mustain Syafi’i Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan amaliah NU sekaligus memperkuat fungsi kontrol terhadap pengurus organisasi.

“Kalau nahi ‘anil mungkar, itu mungkarnya belum ada. Jadi sekarang dalilnya yang pas taghyir ‘anil mungkar. Persoalannya, jika tikus-tikus menguasai lumbung, ayo beli racun yang paling efektif. Manfaatkan istighotsah, wa ahlikil kafarota. Kita juga buat sholawat asyghil, ternyata yang zalim pengurus NU sendiri,” kata Mustain.

Mustain juga mengkritik isu keberpihakan sosial dan konsesi pertambangan yang menurutnya perlu dibahas secara terbuka agar kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian organisasi.

“Ketika NU dan Muhammadiyah dikasih tambang, akhirnya pimpinannya diam semua. Apa kurang rusak darurat korupsi di negeri kita? Daripada mengolok-olok, mari kita istighfar,” ujar Mustain.

Menurut Mustain, NU perlu kembali memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan umat dan nilai-nilai yang diwariskan para ulama serta pendiri organisasi.

Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.(ant/iss/ham)