“Sementara untuk penerima manfaat PKH yang ditangguhkan karena teridentifikasi transaksi judi online ada sebanyak 794.475 KPM,” katanya.
Kementerian Sosial masih menelusuri jutaan data penerima tersebut untuk memastikan keterlibatan pemilik rekening. Pendalaman dilakukan bersama PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, kementerian dan lembaga terkait, serta dinas pemerintah daerah.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah transaksi dilakukan secara sengaja, tanpa sepengetahuan penerima, atau karena rekening bansos dimanfaatkan pihak lain.
“Sengaja atau tidak sengaja, atau rekening dimanfaatkan orang lain, kita sungguh prihatin rekening buat judol padahal dia para KPM itu sangat-sangat membutuhkan bantuan ini,” kata dia.
Gus Ipul menegaskan pemerintah akan mencoret dan mengalihkan hak bantuan apabila penerima terbukti sengaja menggunakan dana bansos untuk judi online. Tindakan tegas terutama diarahkan kepada KPM yang kembali melakukan pelanggaran setelah mendapat peringatan pada tahun sebelumnya. (ant/ham/rid)

NOW ON AIR SSFM 100

