KPK Buat Kajian Cegah Korupsi Merespons Isu Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Per Pasang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membuat kajian pencegahan korupsi sebagai respons terhadap dugaan pengadaan pada Program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ucap Budi Prasetyo Juru Bicara KPK, Senin (5/5/2026).

Ia melanjutkan, kajian tersebut juga berguna dalam menemukan potensi titik rawan korupsi dalam realisasi program tersebut.

“Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.

Dilansir dari Antara, Budi mengatakan bahwa penguatan pencegahan korupsi sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

“Data penindakan KPK pada 2004-2025, mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” tuturnya.

Budi menyebut beberapa modus yang sering dilakukan di antaranya rencana pengadaan yang telah diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di lingkungan pemangku kepentingan.

Pernyataan Budi tersebut menjadi respons atas isu yang tengah beredar mengenai pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang disebut harga per pasangnya sebesar Rp700 ribu. Harga per pasang sepatu tersebut diasumsikan dari pengalokasian dana oleh Kemensos sebesar Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu.

Sementara dalam foto yang tersebar dengan menunjukkan produk sepatunya, harga asli sepatu itu terkonfirmasi senilai Rp179 ribu.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul Menteri Sosial (Mensos) menanggapi isu tersebut dengan mengatakan bahwa harga akhir sepatu per pasang dalam pengadaan program Sekolah Rakyat bisa lebih murah dari Rp700 ribu.

“Nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya. Bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menegaskan telah mengingatkan jajaran Kemensos agar bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa serta tidak bermain-main pada hal tersebut.

“Kerjanya diawasi. Tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun. Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” terangnya. (ant/vve/ipg)