Mendagri Peringatkan Kepala Daerah Jatim Jaga Integritas Agar Tak Berakhir di OTT KPK

Karena itu, Kemendagri menggandeng KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam sosialisasi program penguatan integritas tersebut.

Tito mengatakan, kegiatan di Surabaya merupakan klaster kedua dari rangkaian pembinaan nasional setelah sebelumnya digelar di Papua. Program tersebut nantinya akan menyasar 10 klaster di seluruh wilayah Indonesia.

“Harapan kita rekan-rekan kepala daerah dapat memperkuat integritas, memperkuat sistem, dan betul-betul menjaga diri agar tidak terlibat masalah hukum, khususnya kasus korupsi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Setyo Budiyanto Ketua KPK menegaskan kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Ketua KPK tersebut juga menyoroti berbagai penyimpangan kekuasaan yang membuat kepala daerah kerap menjadi target OTT, seperti kasus penunjukan jabatan, proses pengadaan barang, sampai penyalahgunaan anggaran.