Menkum Pastikan RUU Kejahatan Terorisme Ekologi Terkait Karhutla Segera Disusun

Dalam proses peninjauan aturan itu, Kemenkum RI juga melakukan pemangkasan aturan atau deregulasi. Supratman menilai langkah itu penting dilakukan, karena banyaknya jumlah aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

“Di Indonesia ada kurang lebih 400.000 peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di kementerian hukum,” tuturnya.

Supratman menegaskan bahwa Kemenkum RI berkomitmen untuk merealisasikan RUU kejahatan ekologis. Seluruh arahan presiden terkait penindakan hukum dipastikan akan berjalan dan segera dieksekusi.

“Jadi tidak usah dikhawatirkan, perintah Bapak Presiden semuanya logic dan kami pasti eksekusi,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden RI mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku karhutla, termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai ‘terorisme ekologi’. Prabowo menilai persoalan karhutla telah menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas sekaligus penguatan regulasi.

“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” kata Prabowo saat memimpin rapat terbatas terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).(wld/bil/ham)