MPR Tidak Mau Gegabah Mengamandemen UUD NRI 1945

Dia menyatakan, demokrasi tetap menjadi pilihan Indonesia untuk mengelola masyarakat yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan wilayah.

Setiap pembicaraan mengenai perubahan konstitusi, sambung Muzani, harus ditempatkan dalam kerangka memperkuat kehidupan demokratis dan negara hukum, bukan sekadar merespons dinamika politik sesaat.

“Kesimpulannya, kita telah menuju pada jalan yang benar dalam menjalankan Negara Republik Indonesia,” kata Muzani.

Dengan sikap tersebut, MPR memilih tidak terburu-buru mengubah UUD 1945. Aspirasi masyarakat, kajian ketatanegaraan, serta pengalaman amendemen sebelumnya akan menjadi bagian dari proses sebelum keputusan mengenai masa depan konstitusi diambil.(rid/iss)