Pakar Sebut Terlalu Banyak Aplikasi Bikin Layanan Publik Makin Membingungkan

“Padahal kan harusnya kalau namanya smart city itu kayak kita pakai HP, aplikasi cukup dua tiga aja, tapi sudah semuanya,” ujarnya.

Menurutnya, konsep kota pintar seharusnya tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat. Pelayanan justru perlu disatukan agar masyarakat cukup menggunakan beberapa aplikasi untuk mengakses seluruh kebutuhan.

Marsudi yang juga Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  itu mencontohkan, layanan publik di sejumlah negara yang dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi. Masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi berbeda untuk mengurus administrasi kependudukan, perizinan, pajak, maupun lainnya.

“Padahal kan harusnya kalau namanya smart city itu kayak kita pakai HP, aplikasi cukup dua tiga aja, tapi sudah semuanya. Kalau di luar negeri ini nda ada, saya di Beijing ini enggak ada segala macam ini. Aplikasi cuman dua atau tiga saja. Untuk imigrasi masuk keluar, kemudian yang lain-lain untuk urusan-urusan dengan pemerintahan itu satu aplikasi saja gitu,” ujarnya.

Ia menilai, aplikasi khusus untuk setiap jenis urusan justru menambah kerumitan. Terlebih, generasi muda seperti generasi Z lebih suka layanan yang ringkas, cepat, dan dapat diselesaikan melalui satu perangkat.