Pimpinan KPK Usulkan Penyitaan Aset Penyelenggara Negara yang Tidak Tercantum di LHKPN

Sekarang, Komisi III DPR RI berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mengatakan, anggota dewan sepakat menggelar rapat di masa reses supaya RUU Perampasan Aset bisa selesai sesuai target tanggal 15 Desember 2026.

DPR mempersilakan elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangannya atau memberikan masukan terkait RUU Perampasan Aset, baik secara langsung di forum rapat, atau mengirimkan dokumen tertulis. (rid/ipg)