Mulai Korupsi hingga Terorisme, DPR Usul 13 Jenis Tindak Pidana Masuk RUU Perampasan Aset
Senin, 31 Agustus 2026 | 10:00 WIB
Puan juga menyampaikan bahwa DPR terus memperkuat penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU.
Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, terdapat 418 perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kepastian hukum, memiliki basis legitimasi yang kuat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujar Puan.
Di bidang pengawasan, DPR membentuk 42 Panitia Kerja Pengawasan yang terdiri dari 27 Panja yang masih berjalan dan 15 Panja yang telah menyelesaikan tugasnya. Selain itu, terdapat empat tim pengawas dan satuan tugas yang dibentuk Pimpinan DPR.
Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR menggelar 1.377 rapat. Rinciannya, 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.
NOW ON AIR SSFM 100
