Puan menegaskan bahwa ukuran kinerja DPR tidak semata-mata dilihat dari jumlah produk legislasi maupun banyaknya rapat yang digelar. Menurutnya, ukuran paling penting adalah dampak kerja parlemen terhadap kehidupan masyarakat.
“Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025–2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui,” jelasnya.
“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh seluruh kerja tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat—memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang,” sambung Puan.
Puan pun mengakui DPR masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kelembagaan. Karena itu, ia memastikan DPR tetap membuka ruang bagi kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” tegas Puan.

NOW ON AIR SSFM 100

