Usai Sidak SPPG Kalitengah, Subandi Soroti Dapur Pengap dan Distribusi MBG Terlalu Lama

Subandi Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin yang pengap hingga lamanya waktu distribusi makanan menyusul kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Bupati, usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat ke SPPG itu, Rabu (2/9/2026), menyusul kasus keracunan massal. Selain pengap, ia menilai sanitasi, kebersihan, dan higienitas SPPG itu masih kurang.

“Kalau kita melihat itu kondisinya itu sangat pengap sekali. Nah, mesinnya kan harus ada instalansinya (ventilasi), harusnya ada,” ujarnya saat on air di Radio Suara Surabaya, Rabu sore.

BACA JUGA: Subandi Ingatkan Potensi Penolakan MBG Jika Kasus Keracunan Terus Terulang

Menurutnya, peralatan yang digunakan di dapur SPPG itu, secara umum sudah memenuhi standar. Ia menegaskan, persoalan ada pada kondisi dapur dan pengawasan distribusi makanan,

Dari pengakuan karyawan SPPG itu, makanan mulai dikemas sekitar pukul 05.00 WIB. Tapi, makanan tersebut baru dikonsumsi penerima sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 WIB.

Menurutnya, jeda waktu itu terlalu lama karena makanan semestinya sudah dikonsumsi dalam waktu sekitar empat jam setelah proses pengemasan.

“Yang menjadi persoalan itu adalah pengawasan pendistribusian. Mestinya standarnya itu kan empat jam. Lah kalau empat jam, mulai packing jam lima ya ditambah empat jam setidaknya kan jam 10 sudah dikonsumsi kan. Lah ini (makanan) sampai (ke pondok) jam 1. makannya paling sekitar jam dua itu. Anak-anak mulai terjadi (keracunan) itu setelah mau jam lima, sampai magrib ini sudah anak-anak itu keracunan semua,” jelasnya.

Subandi mengatakan persoalan seperti ini perlu menjadi evaluasi serius dalam pelaksanaan MBG, terutama terkait manajemen waktu memasak, pengemasan, dan pendistribusian ke penerima manfaat.

Kalau insiden serupa terus terjadi, ia mengingatkan akan muncul penolakan terhadap program MBG dari sekolah maupun pondok pesantren selaku penerima.

“Dengan adanya seperti ini harus ada koreksi. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, pasti nanti akan ada penolakan MBG yang diberikan ke sekolahan-sekolahan,” kata Subandi.

Adapun operasional SPPG Kalitengah pengirim MBG yang diduga kuat menyebabkan keracunan massal tersebut, saat ini telah dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Data hingga sore hari ini, jumlah korban keracunan MBG di Tanggulangin mencapai 567 orang. Sebanyak 457 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani observasi maupun perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Mayoritas korban berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, yang menerima pasokan makanan dari SPPG Kalitengah. Subandi mengatakan pihak pondok untuk sementara belum berani lagi menerima MBG, karena kekhawatiran dari para santri dan walinya.

“Ndak, ndak ada pemerintah daerah menolak. Yang menolak adalah di pondok pesantren karena melihat santrinya ini hampir 400 lebih, hampir 500 lebih kena masalah seperti itu,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Pemkab Sidoarjo, kata dia, meminta evaluasi dan pengawasan diperkuat, agar kasus serupa tidak terjadi di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.

“Kita tetap berjalan ya dalam pengawasan, sesuai dengan kemampuan kita. Karena semuanya kan kewenangan ini kan dari BGN pusat. Tugas Bupati hanya pengawasan saja dengan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” pungkasnya. (bil/faz)