Zulhas Klaim Era Prabowo Ambil Alih 6 Juta Hektare Tanah untuk Dikembalikan ke Rakyat

Zulkifli Hasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim pemerintah di era kepemimpinan Prabowo Subianto Presiden telah mengambil alih hampir enam juta hektare tanah untuk dikembalikan ke rakyat.

Hal itu disampaikan Zulhas sapaan akrab Menko Pangan dalam acara Rakerwil dan Pelantikan Pengurus DPW-DPD PAN se Jawa Timur (Jatim) periode 2025-2030 di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026) malam.

Zulhas mengatakan, selama waktu setengah tahun era kepemimpinan Prabowo, pemerintah terus berupaya menata ulang penguasaan lahan di Indonesia.

“Bahwa sekarang bapak-bapak, Pak Kiai, sekaligus laporan. Tanah yang sudah diambil balik untuk rakyat, baru setengah tahun Pak Prabowo memimpin sudah hampir 6 juta hektar. Enam juta hektar yang tanah itu akan dipergunakan,” ucap Zulhas seperti dikutip dari pernyataan persnya, Senin (11/5/2026).

Jutaan hektare lahan yang diambil alih negara tersebut sebelumnya merupakan perkebunan dan pertambangan ilegal. Selain itu, Zulhas juga menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan sawah yang terjadi akibat sistem pasar bebas yang tidak terkendali.

Menurut Ketum PAN itu, kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan terutama bagi sektor agraria di Jatim. Dia menyebut hampir 70 persen petani terpaksa beralih menjadi buruh tani akibat sistem pasar bebas.

“Cek di Jawa Timur, 70 persen petani berubah menjadi buruh tani. Karena sistem yang keliru, sistem pasar bebas yang hanya menguntungkan mereka yang punya upah dan berkuasa. Nah, ini kita ingin memperbaiki,” ujar Zulhas.

Langkah pengambilalihan lahan ini, kata Zulhas, sebagai upaya untuk mengembalikan arah ekonomi nasional sesuai dengan marwah Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Dia menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir korporasi.

“Kita ingin kembali kepada Pancasila, kembali kepada pembukaan undang-undang dasar 45, kembali kepada Pasal 33. Itulah saudara-saudaranya yang akan berjuang,” ucapnya.

Selain persoalan di sektor pertanian, Zulhas juga mengungkap upaya Prabowo Presiden dalam menindak praktik tambang ilegal yang telah merugikan negara selama puluhan tahun.

Dia lantas menceritakan pengalamannya saat mencoba menertibkan tambang di Bangka Belitung namun terhalang oleh resistensi yang kuat.

“Tambang berpuluh-puluh tahun ada tambang enggak ada izinnya, Pak. Saya dulu mau menertibkan Bangka Belitung satu minggu landing saja enggak bisa. Pesawat kami landing saja enggak bisa Bangka Belitung,” tuturnya.

Zulhas kembali mengklaim, di era Prabowo telah dilakukan operasi pengepungan total terhadap jalur logistik ilegal dan menyelamatkan triliunan rupiah bagi masyarakat Bangka Belitung dari dampak aktivitas tambang ilegal.

“Alhamdulillah, perahu kecil pun tidak boleh keluar. Kita menyelamatkan ribuan triliun rupiah di Bangka Belitung untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.(wld/bil/ham)