Minggu, 28 November 2021

Kuasa Hukum MA-Mujiaman Laporkan Risma, DKRTH dan Dinsos Kota Surabaya

Laporan oleh Agustina Suminar
Bagikan
Tim kuasa hukum Machfud Arifin-Mujiaman yang melaporkanTri Rismaharini Wali Kota Surabaya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKRTH dan Dinsos Kota Surabaya dilaporkan ke Kejari Surabaya dan Kejati Jawa Timur, Kamis (3/12/2020) atas dugaan tidak netral dalam Pilwali Surabaya 2020. Foto: Istimewa

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kamis (3/12/2020) atas dugaan tidak netral dalam Pilwali Surabaya 2020.

Sahid tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman mengatakan, laporan itu memperkuat laporan ke Bawaslu Surabaya beberapa waktu lalu. Sebab, di Bawaslu ada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur kejaksaan dan kepolisian.

“Laporan kami di Bawaslu tidak ditindak lanjuti, maka kami beegerak ke Kejati dan Kejari, hari ini juga kami lapor ke Mabes Polri,” ujarnya.

Sahid mengatakan, laporan kepada Risma karena diduga kampanye pada acara “Roadshow Online Surabaya Berenerji” tanpa izin cuti dari Gubernur Jawa Timur. Hal itu bertentangan dengan pasa 71 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang Pilkada, dan PKPU 4 pasal 24, 29, dan 33.

“Kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta pilkada,” ujarnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net.

Sementara untuk ASN DKRTH dan Dinsos karena diduga menggunakan program yang berasal dari APBD untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi-Armuji. Penggunaan program untuk kepentingan pemenangan melanggar aturan ASN.

Sahid mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh DKRTH di Asem rowo, Menur, dan Bangungsari. Pemasangan lampu itu diduga tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, mekanisme pengajuan bantuan sebagaimana di atur di dalam regulasi.

Pemasangan lampu oleh ASN DKRTH bertentangan dengan undang undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

“Untuk ASN Dinsos ada temuan bantuan permakanan ditumpangi stiker Eri-Armuji, ini jelas ada pelanggaran netralitas,” ungkapnya.

Kuasa hukum yang lain, Yanuar Miryanta berharap, dengan adanya laporan itu bisa ditindak lanjuti dan dieksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga pilkada serentak tahun 2020 bisa berjalan lancar, jujur, adil, dan bermartabat.

“Pilkada baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Mari kita sama-sama junjung pilkada dengan semangat gotong-royong dan kejujuran yang tinggi,” terang Yanuar Miryanta atau akrab disapa Gus Riyan itu.(tin)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Suasana Unjuk Rasa Melewati Basra

Surabaya
Minggu, 28 November 2021
27o
Kurs