Menkopolhukam Berharap Masyarakat Bisa Segera Mengetahui Hasil Pilkada di Daerahnya

Mahfud Md Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, momentum yang menentukan keadaan suatu daerah lima tahun ke depan.

Maka dari itu, Mahfud berharap masyarakat dengan penuh kesadaran menggunakan hak pilihnya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Karena pilkada tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan jadi prosedur wajib.

Protokol kesehatan wajib diterapkan di setiap tahapan pilkada, untuk mencegah penambahan kasus atau klaster baru penyebaran wabah Virus Corona.

Lewat pesan video dari Riyadh, Arab Saudi, Menkopolhukam menyampaikan harapan supaya hasil pilkada serentak bisa diketahui publik dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dia memprediksi, sore ini atau besok pagi, tanggal 10 Desember 2020, masyarakat bisa mengetahui hasil pilkada dari penghitungan cepat (quick count), walau pun pengumuman resminya dari KPU masih perlu waktu.

“Mudah-mudahan tanggal 9 sore atau tanggal 10 Desember pagi, kita semua masing-masing sudah tau hasil pilkada. Walau pun pengumuman resminya tentu masih harus menunggu beberapa waktu lagi,” ujarnya, Rabu (9/12/2020).

Sekadar informasi, KPU sudah mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 296/PP.06-Kpt/KPU/VI/2020 terkait survei hitung cepat hasil Pilkada 2020.

Dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU, tidak ada aturan soal pembatasan waktu mulainya lembaga survei mengumumkan quick count.

Dengan begitu, lembaga survei bisa mulai mempublikasikan proses penghitungan suara dari berbagai daerah, beberapa waktu sesudah ada data dari TPS yang masuk.

Berbeda dengan aturan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019, quick count baru boleh diumumkan dua jam sesudah proses pemungutan suara di Indonesia Bagian Barat selesai.

Seperti diketahui, tahun ini ada 270 daerah di Tanah Air yang melaksanakan Pilkada.

Sebanyak 715 pasangan calon berkompetisi untuk menjadi pemimpin di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.(rid/tin/lim)