Jumat, 3 Desember 2021

Surabaya PPKM Level 1, Ketua DPRD Paparkan Tiga Dampak yang Harus Dijaga

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya. Foto: Istimewa

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan Pandemi di Kota Pahlawan. Surabaya akhirnya PPKM Level 2 berdasar Inmendagri 53/2021.

“Selamat! Seluruh tenaga kesehatan, jajaran pemerintah, TNI, Polri, ormas, dan berbagai elemen masyarakat di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi Wali Kota dan Armuji Wakil Wali Kota telah berhasil,” ujarnya, Selasa (19/10/2021).

Tidak hanya berhasil menjadikan Surabaya Level 1 PPKM, semua pihak itu menurutnya juga sudah menyukseskan vaksinasi di Surabaya. Bahkan melampaui target dari pemerintah pusat.

“Kita syukuri hasil positif ini. Terima kasih kepada semua pihak,” kata pria yang karib disapa Awi itu.

Dia mengatakan, dengan turunnya level PPKM Level 1, setidaknya ada tiga dampak positif yang harus dikawal oleh semua pihak supaya berimbas optimal untuk masyarakat.

Pertama, penyesuaian berbagai sektor ekonomi. Tentu semuanya itu akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan.

“Akan ada banyak penyesuaian tentunya. Misalnya, sejumlah sektor usaha bisa beroperasi dengan peningkatan kapasitas pengunjung, yang semuanya telah diatur di dalam Instruksi Mendagri. Ini momentum pemulihan ekonomi,” kata Awi.

Kedua, kata pria yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu, kebijakan fiskal akan menjadi lebih ekspansif. Sehingga pulihnya ekonomi akan berdampak pada pendapatan daerah.

Timbal baliknya, semua pendapatan daerah itu akan disalurkan kembali dalam berbagai program pembangunan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

Tahun depan, kata dia, APBD Surabaya direncanakan berkekuatan lebih dari Rp10 triliun. Rancangan APBD itu masih dalam tahap pembahasan bersama antara Pemkot dan DPRD Surabaya.

”DPRD Surabaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif seiring pulihnya kapasitas fiskal daerah. Pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dari intervensi APBD harus lebih dipacu,” katanya.

Dia berharap, semua upaya itu akan membawa efek bola salju yang mampu memulihkan ekonomi rakyat.

”Saya berharap kebijakan-kebijakan pembangunan di Surabaya bisa dijalankan secara efektif, setelah 18 bulan lebih mengalami pelambatan,” katanya.

Dampak positif ketiga, menurutnya, adalah penyesuaian sektor sosial termasuk pendidikan. Adi meminta Pemkot Surabaya mengawal dan memfasilitasi kesiapan sekolah terkait pembelajaran tatap muka.

“Kalau ada aspek yang kurang di sekolah, bantu dan fasilitasi, sehingga sekolah siap, sehingga anak-anak kita segera back to school secara fisik. Ini penting untuk meminimalisasi dampak kehilangan pengetahuan akibat pembelajaran jarak jauh yang penuh tantangan,” katanya

Sebab, munculnya learning loss akibat pembelajaran jarak jauu, menurutnya akan sangat berbahaya bagi kompetensi generasi penerus bangsa.(den/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Suasana Unjuk Rasa Melewati Basra

Surabaya
Jumat, 3 Desember 2021
29o
Kurs