Retno Marsudi Menteri Luar Negeri mengatakan, Indonesia hanya ingin melihat Afghanistan menjadi negara yang damai, stabil, dan makmur. Dia menyampaikan itu saat bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar, 26 Agustus lalu.
“Satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan damai, stabil, dan makmur,” kata dia, saat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9/2021) seperti dilansir Antara.
Retno menjelaskan, pertemuannya dengan perwakilan Taliban dalam rangka menyampaikan pesan Indonesia bagi Afghanistan setelah kelompok itu merebut kekuasaan. Ada tiga poin yang dia sampaikan dalam pertemuan itu mewakili keinginan pemerintah Republik Indonesia.
Pertama, pentingnya pembentukan pemerintahan yang inklusif di Afghanistan. Selanjutnya, Indonesia menginginkan adanya jaminan bahwa Afghanistan tidak dijadikan tempat latihan aktivitas kelompok teroris yang bisa mengancam keamanan dan stabilitas kawasan serta dunia. Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan.
“Pertemuan itu kami sengaja gunakan untuk window opportunity atau kesempatan yang masih terbuka untuk menyampaikan pesan dan harapan Indonesia terhadap Afghanistan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak Taliban menyampaikan komitmennya utnuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.
Selain itu menurut Retno, Taliban menyampaikan akan menunjuk pejabat sementara di beberapa posisi. Di antaranya menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan, kepala intelijen, gubernur bank sentral, Gubernur Kabul, dan Wali Kota Kabul.
“Mereka (Taliban) katakan, penunjukan itu hanya sementara sambil berupaya membentuk pemerintahan yang inklusif,” katanya.
Retno juga menjelaskan, saat dia datang ke Doha, Qatar, dia juga melakukan pertemuan terpisah dengan menteri luar negeri Qatar dan utusan khusus presiden Amerika Serikat untuk urusan Afghanistan.
“Kunjungan singkat kami ke Doha itu berlangsung kurang dari 24 jam, antara lain untuk compare note situasi Afghanistan dan proyeksi ke depan sehingga memudahkan (Indonesia) dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Rapat Kerja Komisi I DPR RI itu dipimpin Anton Sukartono Wakil Ketua Komisi I DPR dengan agenda pertama pembahasan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri APBN TA 2020. Agenda kedua adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga Kementerian Luar Negeri TA 2022. Serta agenda ketiga program prioritas nasional dan prioritas Kementerian Luar Negeri 2022.
Rapat itu berlangsung tertutup saat agenda pendalaman hasil paparan yang disampaikan Marsudi dan sekeretaris jenderal Kementerian Luar Negeri.(ant/den)
NOW ON AIR SSFM 100
