Ahmad Baidowi Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, partainya masih menjajaki figur yang pas untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Walau ada kemungkinan mengusung calon dari luar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dia mendorong partainya bersama PAN dan Partai Golkar mengajukan calon dari internal koalisi.
“Memang lebih baik mengusung tokoh dari internal. Tapi, kami belum terjebak pada figur dan masih terus melakukan penelitian tentang rekam jejak dan kemungkinan untuk bisa memenangkan kontestasi, dan bisa merajut kebangsaan Indonesia ke depan,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/10/2022).
Tapi, politikus yang akrab disapa Awiek masih belum mengungkap figur dari KIB yang dijagokan PPP.
“Tokoh kami sangat banyak, tinggal nanti dipilih salah satu di antaranya. Tentu melalui forum resmi masing-masing partai,” ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI tersebut.
Sebelumnya, dalam perayaan HUT ke-58 Partai Golkar, seluruh petinggi KIB berkumpul. Salah satu poin yang disepakati adalah capres dari internal KIB.
“Parpol sendiri sudah menyebut beberapa nama dari eksternal koalisi. Kalau sekadar nama ya wajar saja,” tegas Awiek.
Pada kesempatan berbeda, Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, bilang pengusungan capres diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dia menjamin KIB akan memilih sosok yang tepat untuk berkontestasi di Pemilu 2024.
“Namanya presiden kan politik, dan namanya pemilu juga parpol, dan berdasarkan undang-undang, presiden harus didukung parpol. Jadi, jelas capres KIB harus orang yang berkecimpung di parpol,” katanya.
Bahkan, Airlangga mendorong perlu ada kartu tanda anggota (KTA) untuk masuk dalam koalisi partai atau yang diusung gabungan partai.
“Buat apa berpartai? Partai itu ada KTA, harus ada KTA-nya kalau mau masuk di KIB pegang KTA-nya dulu,” imbuhnya.
Sementara itu, Mardiono Pelaksana Tugas Ketum PPP mengatakan, KIB akan segera mengumumkan capres mereka paling lambat awal tahun 2023.
“Saya pikir tidak akan diumumkan last minute. Awal tahun depan mungkin kita sudah mengambil keputusan. Paling lambat pada awal tahun,” kata Mardiono.
Menurut Aisah Putri Budiarti pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pernyataan Airlangga bisa menjadi ambigu dan multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa makna orang partai.
“Kalau hanya sebatas memiliki KTA, siapa pun yang berada di luar partai dan ingin mencalonkan dalam pemilu bisa saja mendapatkan KTA dalam detik terakhir sebelum pencalonan,” ungkapnya.
Peneliti Pusat Riset Politik (PRP-BRIN) itu menjelaskan, pernyataan itu bisa menyiratkan setidaknya dua hal. Pertama, capres KIB adalah tokoh atau politikus yang memang sudah cukup lama berada di partai politik dan bukan sosok non partai.
“Kalau yang pertama terjadi, maka nama-nama tokoh non partai akan tereliminasi. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah calon harus dari partai di dalam koalisi KIB atau bukan?” lanjutnya.
Kedua, makna eksplisit dari pernyataan tersebut adalah bakal calon potensial non partai harus memikirkan untuk segera berpartai, agar masuk dalam radar pilihan KIB.
“Jika pilihan kedua itu yang terjadi, maka siapa pun bisa menjadi bakal capres KIB. Tapi, dia harus dengan segera menentukan partai politiknya,” tambahnya.
Berdasarkan pernyataan itu, Aisah mengungkapkan kemungkinan KIB belum menentukan nama capres untuk berlaga di Pilpres 2024. Koalisi yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN itu masih melakukan lobi politik guna menentukan nama.
“Saya duga pernyataan itu tidak lantas menentukan sejak awal siapa yang akan dipilih Golkar, atau KIB. Karena semua masih dalam proses lobi-lobi politik. Sehingga masih bisa terjadi hal apa pun,” pungkasnya.(rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
