Kaum Buruh Mengapresiasi Janji Kampanye Ganjar Pranowo Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja

Nailul Huda Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios) mengatakan, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja memang berbahaya.

Menurutnya, itu sangat berbahaya bagi buruh ataupun perekonomian dan pemerintahan secara lebih luas.

Maka dari itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja paling keras diprotes kalangan buruh karena menyangkut kesejahteraan mereka.

“Bagi buruh, ada upaya mendegradasi kesejahteraan buruh dengan menurunkan beberapa komponen gaji maupun tunjangan. Akibatnya tunjangan hari tua atau pun pensiun ada pengkali gaji yang dikurangi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Permasalahannya, lanjut Nailul mengakar dari alasan Perppu UU Cipta kerja sebelum menjadi UU, di mana pemerintah memilih diksi ‘Kegentingan yang Memaksa’ karena faktor setelah Covid-19 hingga geopolitik.

“Alasan tersebut menurut saya mengada-ada di mana selama tahun 2023 pemerintah selalu menyuguhkan optimisme ekonomi. Tapi, untuk UU Ciptaker, ada kegentingan yang memaksa negara mengeluarkan Perppu,” ungkap Nailul.

UU Omnibus Law Cipta Kerja, dalam kajian yang pernah dilakukannya, tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ada beberapa point yang dikritisi.

“Salah satu yang saya bahas adalah masalah perpajakan di mana beberapa pasal peringanan hukuman bagi pengemplang pajak,” jelas Nailul.

Kemudian tentang kewenangan daerah yang sudah sangat minim, di mana Pemda tidak lagi menjadi pemain utama dalam pembangunan kawasan.

“Pemda pun bertugas hanya mengawasi saja tanpa diberikan kewenangan yang sedia kala. Kemunduran bagi proses desentralisasi dan otonomi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo calon presiden (capres) nomor urut 3 pada Pilpres 2024 mengungkapkan rencana mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) karena disebut tidak berpihak pada buruh. Hal itu akan dia lakukan kalau terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029.

“Ya, kami mengevaluasi. Jadi, itu akan kami sampaikan kalau ketemu pengusaha, bertemu dengan pelaksana dari pemerintah, bertemu dengan buruh,” kata Ganjar di Bekasi.

Dia menambahkan, dunia perburuhan saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ketidaknyamanan terjadi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha. Sehingga, menyebabkan kekeliruan.

Maka dari itu, dia mendorong agar buruh, pengusaha dan pemerintah untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang berkeadilan.

Sementara, Said Iqbal Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan apresiasi pada pernyataan capres Ganjar Pranowo yang akan meninjau ulang omnibus law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

“Partai Buruh dan KSPI mengapresiasi adanya keinginan salah satu capres meninjau ulang UU Cipta Kerja,” terangnya dalam konferensi pers, Jumat (15/12/2023).

Walau demikian, Said mengharapkan pernyataan tersebut bukan hanya janji kosong. Capres diminta untuk memahami keinginan buruh terkait UU Ciptaker.

“Tetapi jangan lip service, jangan berhenti di kata-kata, jangan hanya berhenti di janji. Pertanyaannya adalah pasal mana yang ingin direvisi? Apakah capres tersebut paham apa yang diinginkan oleh buruh terhadap pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang ingin diubah? Apa pasal itu?” katanya.

Said menyebut ada 9 isu yang menjadi perhatian para buruh dalam UU Ciptaker, di antaranya adalah isu upah dan outsourcing.

“Ketika dia sebagai capres mengungkapkan akan meninjau ulang UU Ciptaker ambil dua poin saja. Kenaikan upah sekarang setuju gak? Kalau setuju ya bearti bohong akan merevisi UU Ciptaker. Setuju gak outsourcing masih ada? Kalau setuju, ya berarti bohong,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said tetap mengungkapkan apresiasinya pada capres yang berpihak pada buruh.

“Kami tetap mengapresiasi capres Ganjar Pranowo. 2 capres lain bagaimana? 2 capres lain tidak mengungkapkan apa-apa,” lanjutnya.

Selain itu, Said juga menyayangkan pernyataan capres Nomor 2 Prabowo Subianto yang meminta buruh tidak terlalu menuntut.

“Bahkan salah satu capres, Pak Prabowo dalam satu kesempatan di teman-teman pengusaha, mengatakan buruh jangan menuntut terlalu tinggi, jangan macam-macam sama pengusaha,” kata Prabowo, Rabu (8/11/2023).(rid)