Gus Choi Dorong NU dan Pemerintah Jadikan Pengentasan Kemiskinan Gerakan Bersama

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ahmad Effendy Choirie Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) meluncurkan dua buku yang berisi gagasan mengenai persoalan NU dan Indonesia beserta tawaran solusinya.

Dua buku tersebut adalah Problem NU dan Solusinya dan Problem Indonesia dan Solusinya. Keduanya diluncurkan di Kantor DNIKS, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Peluncuran buku dilakukan sekitar sepekan sebelum Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Dalam buku Problem NU dan Solusinya yang terdiri atas 294 halaman, Gus Choi menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi NU, mulai dari kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pemberdayaan masyarakat hingga persoalan kemiskinan.

Menurut dia, NU tidak cukup hanya mempertahankan tradisi keagamaan dan moralitas umat. Dengan basis massa yang besar, NU dinilai perlu mengambil peran lebih luas dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“NU harus memiliki banyak pesantren unggulan untuk menguasai teknologi, bahasa Arab dan Inggris. Kita membutuhkan generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” kata Gus Choi.

Dia juga mendorong pengembangan ma’had sebagai pusat pendidikan sekaligus tempat pengembangan keterampilan, pembentukan karakter dan pemberdayaan ekonomi generasi muda.

“Penguatan pendidikan harus berjalan bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat. Sebab, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan besar Indonesia,” ujarnya.

Gus Choi merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka kemiskinan di perdesaan bahkan mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada di angka 6,34 persen.

Karena itu, menurut dia, agenda pendidikan dan dakwah harus berjalan beriringan dengan upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kalau masyarakat masih miskin, yang mendesak bukan hanya pendidikan dan dakwah. Kita membutuhkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kemandirian ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, buku kedua, Problem Indonesia dan Solusinya, memiliki ketebalan 606 halaman. Buku tersebut memuat gagasan mengenai berbagai persoalan bangsa dengan pijakan pada Pancasila, UUD NRI 1945, moralitas, keadilan dan pengalaman sejarah Indonesia.

Salah satu gagasan yang ditekankan Gus Choi adalah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai gerakan bersama.

Menurut dia, kesejahteraan sosial tidak semestinya hanya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Ia juga mengkritik pendekatan fiskal yang terlalu mengandalkan peningkatan pajak untuk menambah penerimaan negara.

“Kami melarang keras membebani rakyat dengan pajak. Itu zalim dan dosa besar,” katanya.

Gus Choi mendorong pemerintah mencari sumber penerimaan negara melalui penguatan sektor produktif, optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu konsep yang ditawarkan adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tingkat paling bawah melalui lingkungan RT dan RW.

“Kami mengusulkan pemberdayaan masyarakat desa. Daripada hanya membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang banyak menguras APBN, lebih baik ekonomi UMKM yang sudah hidup di masyarakat diberdayakan melalui lingkungan RT dan RW,” ujarnya.

Menurut dia, UMKM yang telah tumbuh di tengah masyarakat tidak harus digantikan dengan proyek ekonomi berskala besar.
Pemerintah justru perlu memperkuat pelaku usaha melalui akses pembiayaan, teknologi, pasar, legalitas dan pendampingan.

“Kalau ekonomi masyarakat tumbuh dari bawah, negara tidak harus selalu hadir dengan proyek besar. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” kata Gus Choi.

Dia menilai pendekatan ekonomi berbasis RT/RW dapat menjadi pelengkap program pemerintah karena menyentuh langsung pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kedua bukunya, Gus Choi berharap momentum Muktamar ke-35 NU dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

Momentum tersebut, kata dia, harus diarahkan untuk memperkuat pendidikan, mengurangi kemiskinan, membangun kemandirian ekonomi dan mewujudkan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum.(faz/rid)