Hasto: Kritik Rakyat Harus Dijawab Kebijakan, Bukan Dipolisikan

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menyoroti kondisi demokrasi nasional dalam peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (18/4/2026).

Dalam sambutannya, Hasto menegaskan bahwa semangat Konferensi Asia Afrika sebagai gerakan pembebasan harus tercermin dalam praktik demokrasi di dalam negeri, termasuk dalam menjamin kebebasan berpendapat.

Ia mengkritik fenomena yang belakangan terjadi, di mana kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah justru berujung pada laporan hukum. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sehat.

“Republik ini dibangun dengan dialektika pemikiran. Ketika kita mengkritik pemerintah, itu bukan berarti kita ingin pemerintah gagal. Kritik justru bentuk kecintaan agar negara berjalan di jalur yang benar,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan bahwa kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat merupakan bagian dari kemerdekaan sejati yang harus dijaga.

Ia menilai, setiap bentuk tekanan terhadap perbedaan pandangan, termasuk melalui jalur hukum, merupakan bentuk penindasan yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa.

“Semangat KAA adalah pembebasan. Di bumi Indonesia, tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apa pun, termasuk terhadap ide dan pikiran,” tegasnya.

Selain itu, Hasto juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR RI sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral semata, tetapi harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Demokrasi harus membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan. Itu esensi yang tidak boleh dilupakan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah bangsa secara utuh. Ia menilai, pada masa lalu sempat terjadi upaya sistematis untuk menjauhkan masyarakat dari akar sejarahnya, yang berdampak pada melemahnya sikap kritis.

Ia pun mengajak seluruh kader dan peserta seminar untuk menjadikan momentum peringatan KAA sebagai refleksi sekaligus dorongan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kedaulatan, dan kemanusiaan.

“KAA bukan sekadar peristiwa diplomasi, tetapi fondasi bagaimana kita membangun bangsa yang berdikari dan bebas dari tekanan,” ujarnya.

Agenda peringatan ini juga akan dilanjutkan dengan pidato kunci dari Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP yang dijadwalkan memberikan pandangan strategis terkait posisi Indonesia di tengah dinamika global.(faz/iss)