Ibu Hamil Meninggal Tertembak di Intan Jaya, Komisi XIII DPR Desak Investigasi Independen dan Perlindungan Warga Sipil

Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Papua telah memberikan dampak besar terhadap masyarakat sipil.

Selain menimbulkan korban jiwa, konflik juga menyebabkan warga kehilangan rasa aman, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta mata pencaharian.

“Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa,” ucapnya.

Mafirion menambahkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak dalam situasi konflik bersenjata.

Karena itu, pemerintah diminta memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, termasuk meningkatkan keamanan di kawasan permukiman, memastikan layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan, serta menjamin masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.

“Negara harus hadir bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga memastikan setiap warga sipil dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kekerasan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua,” pungkas Mafirion.(faz/ham)