Nilai tersebut meningkat 77 kali lipat dan sekitar sepuluh kali pagu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang memperoleh pagu indikatif sekitar Rp187 miliar pada tahun yang sama.
Bagi LAB 45, peningkatan alokasi tersebut perlu diikuti kejelasan mengenai hasil yang ingin dicapai.
Penguatan kapasitas komunikasi pemerintah semestinya tidak berhenti pada produksi pesan atau penyebaran informasi, tetapi juga mencakup kemampuan memberikan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data LAB 45 menunjukkan total blunder komunikasi pejabat pemerintah turun dari 163 menjadi 140. Namun, jumlah blunder yang melibatkan Presiden justru meningkat dari 32 menjadi 48.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena komunikasi Presiden memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan respons pemerintah.
NOW ON AIR SSFM 100

