Karena itu, LAB 45 mendorong agar tambahan anggaran Bakom diikat pada protokol komunikasi krisis yang memiliki pembagian kewenangan jelas.
Pembenahan tersebut juga perlu menempatkan keterbukaan sebagai prinsip utama.
Pemerintah diharapkan menyampaikan kondisi berdasarkan fakta yang tersedia, menghindari pernyataan yang menimbulkan kebingungan, serta segera memperbaiki informasi apabila ditemukan kesalahan.
Dalam pandangan LAB 45, komunikasi yang efektif bukan sekadar kemampuan pemerintah mengendalikan pesan, melainkan kemampuan menjelaskan kebijakan dan keadaan secara jujur kepada masyarakat.
Jaleswari menegaskan, ukuran keberhasilan komunikasi publik tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya informasi yang disampaikan. Kepercayaan publik harus menjadi bagian penting dari evaluasi.
NOW ON AIR SSFM 100

