PDIP: Putusan MA soal Ijazah Gibran Perkuat Dugaan Cacat Syarat Konstitusi

“Dan kemudian ini ditambah dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023, di mana untuk usia juga dilakukan intervensi kekuasaan dengan kasus pelanggaran etika berat oleh Paman Usman, Ketua MK saat itu,” ungkap Hasto.

Ia juga mengaitkan kontroversi pencalonan Gibran dengan penggunaan bantuan sosial menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo Presiden.

Hasto menilai berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan serius terkait penyalahgunaan kekuasaan.

“Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini,” katanya.

Hasto meyakini berbagai persoalan tersebut pada akhirnya akan mendapatkan koreksi dari masyarakat. Ia bahkan menyebut desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden merupakan bagian dari suara publik yang tidak semestinya diabaikan.