Berdasar data dari pendengar Radio Suara Surabaya yang bergabung melalui telepon dan pesan WhatsApp, sebanyak 24 persen atau 21 pendengar setuju dengan usulan Pilkada tanpa memilih wakil. Sedangkan 76 persen atau 64 pendengar tidak setuju.
Hasil berbeda ditunjukkan dari respon polling di Instagram @suarasurabayamedia. Sebanyak 60 persen atau 128 pengguna mengaku setuju dengan usulan Pilkada tanpa memilih wakil. Sedangkan 40 persen atau 86 pengguna menyatakan tidak setuju.
Mengenai usulan Pilkada tanpa memilih wakil, Fahrul Muzaqqi Dosen dan Pengamat Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) menerangkan, bahwa gagasan itu tidak menyalahi konstitusi. Karena, di dalam UUD 1945 Pasal 18 tidak menyebutkan adanya pemilihan wakil.
“Kalau di aturan UUD 1945 Pasal 18, bunyinya tidak menyebutkan pemilihan wakil hanya kepala daerah saja. Sehingga ketika wacana itu muncul, secara konstitusional tidak ada masalah. Hanya perlu ada pengkajian yang kuat saja,” katanya, saat onair di Radio Suara Surabaya, Kamis (13/8/2026).
Usulan Pilkada tanpa wakil, muncul karena hubungan kepala daerah dan wakilnya dinilai kurang harmonis. Menurut Fahrul, sebenarnya konflik antara kepala daerah dan wakilnya seringnya dipicu oleh masalah ego personal dan ketidakcocokan komitmen internal, dan bukan karena regulasi pembagian kewenangan yang tidak jelas.
Halaman:Sebelumnya 1 2 3
NOW ON AIR SSFM 100
