Menteri HAM Dukung Remaja Nakal Dibina di Barak Militer

Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) turut mendukung langkah Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengirim remaja nakal yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

“Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral,” ujar Pigai di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (12/5/2025) dilansir Antara.

Dia menilai upaya Gubernur Jabar itu bukan merupakan pelanggaran HAM, sebab tidak ada perlakuan fisik. Justru, mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

“Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan,” kata dia, “kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?”

Pigai melanjutkan, “Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada.”

Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan yang memiliki sentuhan fisiknya disebut corporal punishment (hukuman fisik). Contohnya seperti pada masa sekolah dulu yakni, cubit telinga, pukul pakai rotan, dan perlakuan lainnya.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

“Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya,” kata Natalius.

Tujuan utama dari upaya Dedi Mulyadi, kata mantan anggota Komnas HAM ini, dititikberatkan pada disiplin, pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan tanggung jawab bagi anak atau siswa tersebut.

Merespon program barak militer yang dilaporkan ke Komnas HAM, Pigai menekankan bahwa Komnas HAM tidak memahami konteks program tersebut.

“Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak,” ucapnya. (ant/bel/bil/ipg)