
Fadli Zon Menteri Kebudayaan resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
Penetapan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025 yang ditandatangani Prabowo Subianto Presiden.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional, serta penghargaan negara lainnya.
Dewan ini bekerja dengan prinsip seleksi yang ketat, objektif, dan berlandaskan kajian historis yang mendalam.
“Penghargaan negara bukan hanya simbol semata, tetapi merupakan bentuk tertinggi penghormatan negara kepada mereka yang berjasa luar biasa bagi bangsa,” ujar Fadli Zon dalam pernyataan resminya, Kamis (5/6/2025).
Politisi sekaligus Sejarawan ini menegaskan komitmennya untuk menjaga agar setiap gelar dan tanda jasa mencerminkan nilai kejuangan, keteladanan, dan pengabdian yang tulus.
Fadli Zon dikenal luas atas dedikasinya dalam pelestarian sejarah dan budaya Indonesia, serta kiprahnya yang panjang di parlemen. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan riset sejarah dan dokumentasi arsip nasional.
Struktur kepengurusan Dewan GTK periode 2025–2030 turut diperkuat dengan kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang.
Posisi Wakil Ketua diisi oleh sejarawan Prof. Susanto Zuhdi. Sementara itu, para anggota lainnya antara lain Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, Prof. Agus Mulyana, Prof. Nasaruddin Umar dan Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman.
Dewan ini tidak hanya bertugas menyeleksi calon penerima gelar kehormatan, tetapi juga menyusun kebijakan pembinaan kepahlawanan dan memperkuat pemahaman publik terhadap nilai perjuangan dan pengabdian.
Proses verifikasi dilakukan secara multidisipliner, mencakup rekam jejak, integritas, serta kontribusi nyata terhadap bangsa.
“Melalui Dewan ini, kita menegaskan kembali pentingnya menghargai warisan kontribusi para tokoh bangsa yang telah menyalakan semangat kebangsaan dan membentuk arah masa depan Indonesia,” kata Fadli.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun bangsa yang berkarakter kuat dan berbudaya, Dewan GTK juga akan terlibat dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan sejarah, kepahlawanan, serta penghormatan atas jasa dalam berbagai sektor, mulai dari sosial dan budaya, hingga militer dan kemanusiaan.(faz/ipg)