Semester I 2025, Pengaduan ke Dewan Pers Tertinggi dalam Empat Tahun Terakhir

Dewan Pers mencatat lonjakan tajam jumlah pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan media selama Semester I 2025. Terhitung sejak Januari hingga Juni 2025, ada 625 pengaduan yang masuk, jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir untuk periode yang sama.

Muhammad Jazuli Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers mengatakan, peningkatan ini menandakan dua hal penting dalam lanskap media nasional.

“Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan haknya terhadap pemberitaan. Tapi pada saat yang sama, ini juga jadi sinyal masih lemahnya penerapan standar etika jurnalistik, terutama di media daring,” kata Jazuli dalam konferensi pers di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Dari total pengaduan, bulan Juni 2025 mencatat rekor bulanan tertinggi dengan 199 laporan. Sebanyak 191 kasus sudah berhasil diselesaikan oleh Dewan Pers, sedangkan sisanya masih dalam proses.

Mayoritas pengaduan disampaikan melalui kanal daring seperti Layanan Pengaduan Elektronik (LPE), email, dan hotline pengaduan. Data juga menunjukkan lebih dari 90 persen pengaduan ditujukan ke media siber.

Kata Jazuli, dari total 625 kasus, sebanyak 424 kasus (67,84%) telah diselesaikan, dengan rincian Surat-menyurat 316 kasus, Arsip 84 kasus, Mediasi/Risalah 21 kasus, Ajudikasi atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) 3 kasus.

Beberapa kasus yang diadukan dinilai menarik perhatian publik karena menyangkut pemberitaan oleh media besar dan melibatkan institusi pemerintahan maupun swasta. Salah satunya adalah kasus berita “Poles-Poles Beras Busuk” yang tayang di Tempo.co. Kementerian Pertanian mengadukan konten visual berita tersebut karena dinilai melebih-lebihkan dan menghakimi.

“Setelah kami telaah, konten tersebut terbukti melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Kami merekomendasikan agar media mengubah visual judul, menambahkan klarifikasi, serta memoderasi komentar pembaca,” jelas Jazuli.

Kasus lainnya, lanjut Jazuli, datang dari Taman Safari Indonesia (TSI), yang mengadukan sedikitnya 14 media online, termasuk Kompas.com, Detik.com, dan Tirto.id. TSI menilai pemberitaan yang mengaitkan mereka dengan Oriental Circus Indonesia (OCI) adalah menyesatkan dan mencemarkan nama baik.

Jazuli menjelaskan, Dewan Pers mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi pemicu tingginya angka pengaduan di semester ini, di antaranya Tingkat literasi media masyarakat yang meningkat, Akses pengaduan yang lebih mudah melalui sistem daring, Turunnya kualitas jurnalistik, seperti penggunaan judul clickbait dan kurangnya verifikasi, Kepentingan non-jurnalistik yang memengaruhi independensi redaksi.

Untuk merespons situasi ini, kata Jazuli, Dewan Pers melakukan sejumlah langkah strategis, termasuk memperluas program Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Hingga kini, terdapat 12.936 wartawan tersertifikasi, dan 4.500 di antaranya difasilitasi selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, Dewan Pers juga aktif mengawasi dan menegur media yang menayangkan konten tidak etis, termasuk berita yang mengandung sensualisme dan pornografi.

Pada 24 Juni 2025 lalu, Dewan Pers juga meluncurkan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, bekerja sama dengan LPSK dan Komnas Perempuan, untuk melindungi wartawan dari kekerasan. Mekanisme ini berbasis pada tiga pilar yakni pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum.

Dewan Pers mengingatkan seluruh insan pers agar tetap menjaga kualitas kerja jurnalistik, terutama dalam hal akurasi, keberimbangan, dan etika.

“Kami mendorong media untuk mengedepankan uji informasi sebelum publikasi, menghargai hak jawab, dan menghindari campur aduk antara opini dan fakta,” tegas Jazuli.

Ia menambahkan, Dewan Pers akan terus menjaga kemerdekaan pers, sekaligus melindungi hak masyarakat atas informasi yang benar dan berimbang.(faz/ipg)