BP MPR RI Bahas Ancaman Kemunduran Demokrasi dalam FGD

Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Forum ini menghadirkan anggota MPR RI, akademisi, dan pakar politik untuk membahas tantangan demokrasi setelah lebih dari dua dekade reformasi berjalan.

FGD dipimpin Yasonna H. Laoly Ketua Kelompok I BP MPR RI. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Andreas Hugo Pareira, IGN Kesuma Kelakan, Hasan Basri Agus, Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Amalia Anggraini, Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Lia Istifhama, Jupri Mahmud, dan Aji Mirni Mawarni.

Dalam paparannya, Yasonna menyebut fenomena slipping down democracy atau kemunduran demokrasi meski struktur politik terlihat stabil sebagai masalah serius.

“Kalau kualitas demokrasi menurun, yang terancam bukan hanya sistem politik, tetapi juga keberlanjutan kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Menurut Yasonna, Badan Pengkajian MPR RI memiliki posisi objektif karena tidak terikat kepentingan fraksi. Hal itu memungkinkan lembaganya menyusun rekomendasi penguatan demokrasi secara jangka panjang.

Prof. Burhanuddin Pakar politik memaparkan tantangan utama demokrasi Indonesia, terutama soal biaya politik yang sangat mahal. Indonesia, katanya, berada di posisi ketiga negara dengan biaya politik tertinggi di dunia.

“Ini ironi bagi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Pertanyaannya, apakah publik dan elite masih memandang demokrasi sebagai instrumen bernegara, atau sekadar arena transaksi kekuasaan?” tegas Burhanuddin.

Ia menilai perlu ada pola pendidikan politik yang meningkatkan rasionalitas pemilih di tengah arus pragmatisme dan dominasi media sosial.

Diskusi juga membahas maraknya praktik politik uang, menurunnya kualitas representasi politik, serta pentingnya memperkuat mekanisme check and balances antara legislatif dan lembaga penegak hukum. Beberapa peserta mengusulkan evaluasi skema dukungan calon kepala daerah agar dapat memperluas partisipasi publik dalam Pilkada serentak.

Forum turut menyinggung wacana penguatan haluan negara melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Peserta menilai arah pembangunan nasional selama ini kurang konsisten karena selalu berubah mengikuti pergantian pemerintahan.

Pembahasan amandemen UUD pun mengemuka, khususnya terkait kebutuhan dokumen yang dapat menjadi panduan pembangunan jangka panjang.

Lia Istifhama Anggota MPR RI dari DPD RI Jawa Timur menanggapi serius peringatan Yasonna terkait slipping down democracy. Menurutnya, isu tersebut sangat fundamental bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia.

“Kalau Prof. Yasonna menyampaikan ancaman slipping down demokrasi, ini bukan persoalan yang bisa kita anggap ringan. Relevansinya sangat besar bagi masa depan demokrasi kita,” kata Ning Lia.

Ia juga mengapresiasi paparan Prof. Burhanuddin yang menyoroti posisi Indonesia dalam praktik politik uang.

“Meski kita memahami pentingnya Vox Populi, Vox Dei, tantangannya adalah apakah semua pihak sudah memandang demokrasi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa? Di era media sosial, bagaimana pendidikan politik bisa membuat pemilih lebih rasional?” ujarnya.

Terkait isu Pilkada langsung, Ning Lia mendorong evaluasi pendekatan lama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

“Apakah skema maksimal dukungan dalam Pilkada perlu dipertimbangkan, bukan hanya minimal? Ini penting sebagai stimulus partisipasi politik,” tambahnya.

Ning Lia juga menyoroti meningkatnya biaya politik yang tidak dibarengi kualitas representasi. Ia menyebutnya sebagai “tamparan demokrasi” yang harus disikapi secara serius.

Selain itu, ia menilai penguatan haluan negara atau PPHN mendesak dilakukan agar pembangunan nasional tidak kehilangan grand design.

“Kita ingin agar pembangunan tidak terjebak chauvinisme politik yang menghambat kolaborasi. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan nasional dan program strategis,” tegasnya.

FGD ini menjadi bagian dari langkah Badan Pengkajian MPR RI menyusun rekomendasi kebijakan kenegaraan jangka panjang untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan integritas pemilu, dan menjaga konsistensi pembangunan nasional.

“Dengan pendekatan kenegarawanan, MPR RI melalui Badan Pengkajian berupaya memperkuat fondasi demokrasi agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tutup Yasonna.(faz)