Kinerja Ketahanan Pangan Disorot, Khofifah Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang ketahanan pangan di Jatim tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 di Surabaya, Kediri, dan Lamongan.

Hasil analisa kinerja tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Yuan Candra Djaisin Kepala Perwakilan BPK Jatim kepada Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Sidoarjo, Rabu (27/1/2026).

Selain kinerja ketahanan pangan, BPK Jatim juga menyerahkan laporan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025 pada Pemprov Jatim dan instansi terkait lainnya di Jatim.

Dalam pemeriksaan kinerja bidang ketahanan pangan, BPK menyoroti masih terbatasnya desain dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta koordinasi yang dinilai belum optimal dengan kementerian terkait.

Menanggapi hal tersebut, Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah berupaya memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.

Selain itu Pemprov Jatim telah menyusun kajian terkait sedimentasi waduk atau rawa, membangun basis data jaringan irigasi tersier sebagai dasar perencanaan rehabilitasi, serta mengendalikan alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan.

“Saya membawa belasan kepala daerah bertemu dengan Menteri PU. Kita punya peta irigasi yang sangat komplit dari Pangdam V Brawijaya. Kita sampaikan ini ke Menteri PU, harapannya adalah bagaimana irigasi tersier ini bisa dimaksimalkan,” kata Khofifah.

Kemudian Pemprov Jatim juga menjalin koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengembangkan sistem informasi LP2B, menyusun kebijakan penyediaan air bagi sawah di luar daerah irigasi, serta mengevaluasi dampak peningkatan indeks pertanaman dari program irigasi.

Khofifah melanjutkan, sinkronisasi data antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan pertanian bukan hutan dan lahan baku sawah (LBS) terus dilakukan oleh Pemprov Jatim.

“Kita sudah lakukan sinkronisasi melalui Kanwil ATR/BPN. Dan Kanwil ATR/BPN dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Dirjen ATR/BPN,” ucapnya.

Selanjutnya, BPK juga menyoroti kepatuhan atas sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan perbaikan pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Terkait akan hal ini, Khofifah menjelaskan Pemprov Jatim telah menyusun perencanaan berbasis data hingga menertibkan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Selama ini kami terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah,” tuturnya.

Atas berbagai rekomendasi tersebut, Khofifah memastikan Pemprov Jatim akan menindaklanjuti seluruh saran BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengukur kinerja dalam penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik,” ujarnya.

Di sisi lain Yuan Candra Djaisin Kepala Perwakilan BPK Jatim menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pendekatan tersebut dilakukan supaya hasil audit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah ke depan.

“Hasil pemeriksaan ini kemudian dirangkum dan direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan diserahkan kepada Pak Presiden Prabowo, agar diketahui apa saja permasalahan yang ada dalam ketahanan pangan,” tandasnya. (wld/saf/ipg)