Fiskal Indonesia Disorot, Bright Institute Nilai APBN Tak Berkelanjutan

Kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal Indonesia kembali mencuat di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Lembaga kajian ekonomi Bright Institute menilai kondisi fiskal nasional berada dalam tekanan bahkan sebelum eskalasi geopolitik terjadi.

Muhammad Andri Perdana Direktur Riset Bright Institute menyatakan bahwa keraguan terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia bukanlah isu baru.

Ia menegaskan, indikator yang muncul sebelumnya sudah menunjukkan adanya persoalan mendasar antara belanja negara dan pendapatan.

“Outlook negatif itu memberikan, secara eksplisit bahwa fiskal Indonesia ini dianggap tidak sustainable dengan kondisi sekarang. Dengan kondisi sebelum ada perang ini saja kan, ini sudah dianggap tidak sustainable dari segi pembelanjaannya dengan pendapatannya,” ungkap Andri kepada suarasurabaya.net, Minggu (19/4/2026).

Andri juga mengungkap keraguannya soal target-target pemerintah. Seperti pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 yang mencapai 5,5 persen dan defisit terjaga di bawah tiga persen.

“Pendapatannya, tahun kemarin itu jangankan mencapai target, itu bahkan lebih rendah daripada tahun sebelumnya, kalau melihat realisasi yang sebelum diaudit. Padahal untuk bisa memenuhi target defisit kurang dari tiga persen itu, pendapatan harus mencapai target, ya walaupun tidak mencapai target setidaknya lebih lebih tinggi daripada tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Pernyataan ini didukung anggapan, penggunaan anggaran yang tidak proposional, ditambah banyaknya program-program Prabowo Subianto Presiden yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ditambah dengan dari sisi pembelanjaan yang kita ketahui sendiri, jauh lebih besar daripada praktek presiden-presiden sebelumnya. Apalagi presiden yang sekarang itu sangat mudah untuk menambah lagi program-program baru. Bagaimana MBG yang Rp335 triliun, lebih tinggi daripada anggaran infrastruktur misalnya,” ujarnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif dan tetap mempertahankan peringkat layak investasi di level BBB. Begitu juga dengan Moody’s Ratings yang memberikan outlook negatif dengan level investasi Baa2.

Meski begitu Kementerian Keuangan mengklaim, respon International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia merespon positif arah kebijakan fiskal Indonesia. Khususnya kemampuan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani kebijakan fiskal.

Ini disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan setelah bertemu Kristalina Georgieva Managing Director International Monetary Fund (IMF), pejabat tinggi World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings di Amerika Serikat.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” tutur Purbaya.

Di mana pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 digadang-gadang mencapai angka 5,5 persen dan defisit APBN diproyeksi berkisar 2,8 persen.(lea)