Menteri PKP Sebut 80 Persen Anggarannya Tahun Ini Dipakai untuk Bedah 400 Ribu RLTH

Maruarar Sirait (Ara) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan, sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RLTH).

Total anggaran Kementerian PKP pada 2026 disebutnya capai lebih dari Rp10 triliun. Yang mana, sebagian difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis (23/4/2026) yang dikutip Antara.

Alokasi tersebut menurutnya setara sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional. Program BSPS sendiri menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp20 juta (per rumah) kan (totalnya) sekitar Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.

Dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan. “Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program BSPS dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat, dengan nilai rata-rata sekitar Rp20 juta untuk setiap unit rumah.

Namun, besaran bantuan dapat lebih tinggi untuk wilayah seperti Maluku Utara dan Papua, pasalnya faktor biaya kontruksi dinilai lebih mahal. Tak hanya meningkatkan kualitas hunian, program ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah.

“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ucapnya.

Ia menjelaskan, perputaran ekonomi akan terjadi melalui aktivitas pembangunan, mulai dari kebutuhan bahan material, jasa angkutan, hingga tenaga kerja lokal.

Adapun program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perbatasan.(ant/mar/bil/ipg)