Anggaran Pendidikan Masih 19,1 Persen, DPR Tegaskan Kewajiban Negara Penuhi Amanat UUD
Kamis, 16 Juli 2026 | 15:00 WIB
Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menilai kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal mantan Wakil Menteri Luar Negeri terhadap pemerintahan Prabowo Subianto Presiden tidak konstruktif dan kurang etis.
Menurut Habiburokhman, dalam sistem demokrasi yang terbuka, kritik merupakan hal yang wajar dan perlu dihargai.
Namun, kritik yang disampaikan harus didasarkan pada informasi yang akurat dan bertujuan memberikan solusi yang produktif.
“Di era demokrasi dan keterbukaan tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal. Namun saya harus mengkritik balik karena kritik beliau tidak produktif, tidak berbasis informasi yang akurat, bahkan terkesan sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo,” kata Habiburokhman, Selasa (2/6/2026).
Soal saran Dino agar Prabowo Presiden lebih banyak mengundang pemimpin negara lain ke Indonesia, menurut dia, pandangan tersebut kurang relevan dengan dinamika geopolitik global saat ini yang menuntut para kepala negara untuk aktif melakukan diplomasi langsung.
“Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Karena itu, Presiden Prabowo justru harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun melakukan kunjungan ke berbagai negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menilai sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang sedang berjalan.
“Sebagai mantan Wamenlu, menurut kami kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Di banyak negara maju, mantan pejabat biasanya membatasi diri untuk mengkritik penerusnya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang sedang menjalankan tugas negara,” tuturnya.
Ia menambahkan, kritik dari mantan pejabat terhadap penggantinya juga berpotensi menjadi bumerang apabila publik kemudian membandingkan capaian dan kinerja kedua pihak.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun tokoh publik selama disampaikan secara objektif, berbasis data, dan bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi. Namun kritik yang baik adalah kritik yang didasarkan pada fakta, memberikan solusi, dan tidak sekadar menjadi serangan politik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Dino Patti Djalal mantan Wamenlu menilai bahwa frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo Subianto Presiden terlalu tinggi dan tidak lazim dibandingkan praktik kepala negara pada umumnya.
Menurut Dino, sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam hari di luar negeri, sehingga memunculkan persepsi publik bahwa intensitas perjalanan tersebut telah melampaui batas kewajaran.
Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan, yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah karena melibatkan rombongan, protokol, dan logistik yang besar.
Dino tidak menolak diplomasi luar negeri, tetapi menilai pelaksanaannya perlu lebih efisien dan terencana.
Ia menyarankan pemanfaatan teknologi seperti video conference untuk pertemuan yang tidak mengharuskan kehadiran fisik, penerapan strategi “1 plus 8” agar satu perjalanan menghasilkan lebih banyak pertemuan bilateral, serta pendelegasian sebagian tugas diplomatik kepada Menteri Luar Negeri.
Menurutnya, di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi yang menantang, pemerintah perlu menunjukkan empati, transparansi, dan kehati-hatian dalam penggunaan dana publik untuk perjalanan luar negeri.(faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
