Danantara Pastikan Tak Ada PHK dalam Perampingan BUMN

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam proses perampingan badan usaha milik negara (BUMN) yang tengah dijalankan.

Dony Oskaria Chief Operating Officer (COO) Danantara mengatakan seluruh karyawan akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Langkah ini dilakukan seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi.

“Pastinya Bapak (Prabowo Subianto) Presiden tidak ingin ada PHK,” kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026) yang dikutip Antara.

Menurut Dony, Danantara saat ini tengah melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan. Proses tersebut ditargetkan rampung pada 2026.

Ia menjelaskan, perampingan dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian. Dari total 1.077 perusahaan BUMN yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun.

Meski demikian, Danantara memilih mempertahankan seluruh tenaga kerja setelah melakukan perhitungan terhadap dampak finansial dari proses konsolidasi tersebut.

Menurut Dony, nilai penghematan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan seluruh karyawan. “Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2–3 triliun,” ujarnya.

“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” lanjut Dony.

Karena itu, ia menegaskan tidak akan ada pengurangan pegawai dalam proses restrukturisasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.

“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” tegasnya.

Selain memastikan tidak ada PHK, Dony mengungkapkan program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun.

Menurutnya, selama ini terdapat praktik transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang menyebabkan inefisiensi cukup besar.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) yang berada dalam satu rantai bisnis.

Melalui merger tersebut, Danantara berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi. “Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar 600–700 juta dolar AS dari hasil merger ini,” ujarnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Dony menilai sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi sehingga memunculkan biaya tambahan yang tidak perlu.

Ia optimistis apabila seluruh proses streamlining selesai dan jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, Danantara dapat mengantongi penghematan langsung sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.

“Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun,” pungkas Dony. (ant/bil/ipg)