Jumat, 12 Juni 2026

BEM UI Sebut Aksi Mahasiswa Menuju Bundaran HI Dihambat

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
BEM UI saat memberikan keterangan pers di Bundaran HI kalau aksi merrka menuju HI dihambat, Jumat (12/6/2026). Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat. Massa aksi berangkat dari Lapangan FISIP UI menggunakan bus menuju lokasi demonstrasi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi, demokrasi, dan kepemimpinan nasional yang mereka nilai semakin memburuk. Massa mengaku mengalami hambatan untuk mencapai titik aksi di Bundaran HI.

Yatalathof Ma’shum Imawan Ketua BEM UI mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

“Kami justru ingin menunjukkan bahwa kami peduli pada Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia bangkrut. Namun perilaku-perilaku yang terjadi saat ini justru akan membuktikan bahwa Indonesia bisa bangkrut secara ekonomi, bangkrut secara demokrasi, dan bangkrut secara moral,” kata Yatalathof saat diwawancarai di kawasan HI, Jumat (12/6/2026).

Ia meminta aparat tidak bertindak represif terhadap mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi.

“Jangan represif. Kami ini mahasiswa, bukan KKB. Kami tidak membawa senjata. Kami ingin membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti musuh, jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa dan bagian dari masyarakat. Apa yang kami lakukan murni demi rakyat, kami tidak ingin ditunggangi dan kami tulus untuk kalian,” ujarnya.

Menurut Ma’shum, massa aksi sempat diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di kawasan Istana Negara atau Gedung DPR RI. Namun, ia menilai kedua lembaga tersebut tidak lagi menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan tuntutan masyarakat.

“Kami sedang mencari cara agar bisa sampai ke HI. Kami diarahkan untuk demo di Istana atau DPR. Namun sekarang Istana adalah pembuat kebijakan, sedangkan DPR bukan lagi legislatif, melainkan seperti administrasi dari eksekutif. Buktinya banyak undang-undang yang tiba-tiba disahkan dan masyarakat tidak bisa melihat ataupun membaca drafnya terlebih dahulu,” katanya.

Dalam rencana aksi tersebut, BEM UI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Prabowo Subianto Presiden mengakui kesalahan pemerintah.

Massa aksi menegaskan demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang mereka nilai tengah dihadapi masyarakat Indonesia.(faz/ris/iss)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Pelangi Diujung Pagi Surabaya

Mobil Masuk Saluran Air

Perjalanan Menuju Arafah

Gerbang King Abdulaziz Masjidil Haram

Surabaya
Jumat, 12 Juni 2026
27o
Kurs