Masalah lain, menurutnya, koperasi ini dibentuk top-down dan belum punya “ruh” atau kebutuhan nyata yang menyatukan anggotanya. “Koperasi yang berhasil merupakan koperasi yang anggotanya benar-benar merasa bahwa mereka tidak dapat berhasil apabila tidak berkumpul,” katanya.
“Namanya koperasi, tetapi intervensinya belum mampu memberikan nyawa kepada anggota koperasi. Karena itu, program ini rentan mengalami kegagalan.” Ia tetap mengapresiasi Kopdes Wonokerto yang berhasil mencatatkan omzet hingga Rp200 juta hingga Rp260 juta per bulan dan menjadi contoh belajar bagi Kopdes lain. Namun ia menyayangkan absennya mekanisme piloting.
“Presiden Prabowo ingin membuat gebrakan yang revolusioner. Namun, beliau terlihat tidak mengenal atau tidak memilih mekanisme piloting,” ujarnya, berbeda dari pemerintahan sebelumnya yang “cenderung lebih berhati-hati”.
Tripitono mengingatkan pentingnya social opportunity cost di tengah kebutuhan anggaran lain seperti MBG, pendidikan, hingga guru honorer. “Kritik tetap penting agar pemerintah semakin berhati-hati,” katanya.
Menurutnya, indikator awal Kopdes bisa terlihat dalam dua-tiga bulan operasi. “Ketika masalah mulai terlihat, pemerintah harus segera melakukan evaluasi besar-besaran dan kembali mempertimbangkan desain programnya,” pungkasnya.(iss/ham)

NOW ON AIR SSFM 100

