Wasiaturrahma juga menyarankan pemerintah menghentikan sementara pembangunan Kopdes yang belum dimulai. Sementara Kopdes yang telah dibangun perlu diaudit dan dievaluasi untuk memastikan anggaran digunakan dengan tepat serta bisnisnya dapat berkelanjutan.
“Mumpung ini belum terlanjur panjang. Yang belum terbangun tolong dihentikan dulu. Audit lah dulu, jalan lah dulu BPK ini sama KPK audit dulu,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Tripitono Adi Prabowo Anggota Asosiasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Indonesia dari Bappenas sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Menurutnya, kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah sangat beragam sehingga pelaksanaan Kopdes memerlukan tahapan uji coba.
“Program seperti MBG dan Kopdes seharusnya tidak langsung diterapkan ke seluruh wilayah. Pemerintah dapat memilih lima kabupaten di setiap provinsi untuk menjadi proyek percontohan,” kata Tripitono, juga dalam program Wawasan.
Ia menjelaskan, apabila proyek percontohan terbukti berhasil, pemerintah akan lebih mudah memperbaiki desain program dan mereplikasinya ke wilayah lain. Cara tersebut dinilai lebih aman dibandingkan menjalankan program secara nasional, tetapi kemudian menghadapi persoalan secara bersamaan.

NOW ON AIR SSFM 100

