Misbakhun Minta Pejabat Pemda Tak Abaikan Spesifikasi Penggunaan Anggaran

Sosialisasi tersebut diikuti sejumlah pejabat dan pengelola anggaran, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan BUMD, BLUD, camat hingga lurah se-Kota Pasuruan.

Misbakhun mengatakan pengelolaan keuangan negara tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Anggaran yang disusun pemerintah harus benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara,” ujar Misbakhun.

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan, konstitusi telah memberikan mandat yang jelas terkait pengelolaan sekaligus pertanggungjawaban keuangan negara. Karena itu, setiap pejabat yang diberi kewenangan mengelola anggaran harus memahami bahwa uang yang dikelola merupakan uang publik.

Penggunaan anggaran, lanjut dia, memiliki konsekuensi administratif, hukum, dan moral. Kepatuhan terhadap ketentuan harus menjadi bagian dari proses sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.